Raih Peringkat I Sinergitas Pengadaan ASN, Komjen Andap Terima Penghargaan Menpan RB

KENDARINEWS.COM–Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Sekjen Kemenkumham) RI Komjen Pol Andap Budhi Revianto, SIK menerima penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), Abdullah Azwar Anas. Penghargaan itu sebagai peringkat pertama ( 1 ) kategori Sinergisitas Pengadaan ASN dan Tata Kelola Sekolah Kedinasan yang Informatif Tahun 2023.

Sekjen Kemenkumham RI, Komjen Pol Andap Budhi Revianto menerima penghargaan itu dalam Rapat Koordinasi Pengadaan ASN tahun 2023 di Jakarta, Kamis (3/8/2023), kemarin.

Komjen Pol. Andap mengatakan kualitas SDM merupakan penentu ke – berhasilan organisasi. Untuk itu, pengelolaan ASN di Kemenkumham dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, yang dimulai dari tahap perhitungan kebutuhan formasi s.d proses rekruitmen pengadaan ASN.

“Tata kelola ASN dimulai sejak tahapan pengadaan. Kemenkumham menyelenggarakan pengadaan ASN secara cakap dan profesional untuk merekrut SDM yang berkualitas,” ujar Komjen Pol Andap setelah menerima penghargaan, kemarin.

Mantan Kapolda Sultra itu menjelaskan penetapan kebutuhan ASN Kemenkumham harus objektif sesuai dengan kondisi nyata dan kebutuhan SDM dalam menjalankan pelayanan. Hal ini dilakukan agar ASN yang diterima mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi kinerja Kementerian hukum dan HAM Republik Indonesia.

“Penetapan kebutuhan ASN adalah titik awal yang akan menentukan kualitas pelayanan Kemenkumham ke depannya. Karena itu harus ditetapkan sesuai kebutuhan pelayan masyarakat dan perkembangan lingkungan strat – egis,” kata Komjen Pol Andap.

Mantan Kapolda Maluku menuturkan, tata kelola pengadaan ASN merupakan proses yang tidak bisa dilakukan oleh Kemenkumham sendiri. Instansi pemerintah di bawah pimpinan Menteri Yasonna H. Laoly ini bersinergi dengan kementerian/lembaga lain, di antaranya Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Selain pengadaan ASN, Kemenkumham merupakan salah satu instansi yang dipercayakan mengelola sekolah kedinasan. Dalam proses pengadaan taruna dan taruni, Kemenkumham menyelenggarakan secara terbuka dan informatif.

“Pengadaan ASN, serta pengadaan taruna dan taruni sekolah kedinasan, dijalankan secara informatif guna menjamin transparansi dan aksesibilitas informasi kepada masyarakat,” tutur Komjen Pol Andap.

Dalam rakor pengadaan ASN ini seka – ligus diserahkan surat keputusan Men – PAN RB tentang penetapan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerin – tah. Total kebutuhan ASN di pusat dan daerah sekira 572.496 formasi. (din/rls/kn)

Tinggalkan Balasan