Kuasa Hukum : Wali Kota Baubau Bisa Kena Upaya Paksa


–Jika Putusan PTUN Kendari Diabaikan

KENDARINEWS.COM — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari telah mengabulkan permohonan penundaan berlakunya SK pemberhentian Roni Muhtar atas pemberhentiannya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Baubau. PTUN Kendari telah mengeluarkan penetapan menunda Surat Keputusan (SK) Wali Kota Baubau, nomor: 101/1/2023 tertanggal 31 Januari 2023 tentang pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekda Kota Baubau.

Kuasa hukum Roni Muhtar, M.Arifsyah Matondang, S.H.,M.H mengatakan putusan PTUN Kendari memastikan SK Wali Kota Baubau itu tidak berlaku sampai adanya putusan yang menyatakan sebaliknya.

“Sesuai putusan PTUN Kendari, terhitung mulai Selasa, 27 Juni 2023 lalu, Roni Muhtar berhak kembali menjabat sebagai Sekda Kota Baubau. Keputusan ini berlaku sampai ada penetapan sebaliknya dari PTUN Kendari,” ujar Arifsyah saat bertandang di Graha Pena Kendari Pos.

Lalu bagaimana jika Wali Kota Baubau tidak mematuhi putusan PTUN Kendari tersebut ?
Arifsyah menjelaskan konsekuensi hukumnya soal itu sudah diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung (Sema) RI Nomor 2 tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata negara, tertanggal 9 Juli 1991.

“Dalam penetapan itu mengatakan bahwa apabila ada penundaan yang tidak dipatuhi oleh tergugat dalam hal ini Wali Kota Baubau. Maka sesuai dengan ketentuan pasal 116 ayat 4, 5 dan 6 UU peradilan tata usaha negara itu dapat diterapkan,” ungkap Arifsyah didampingi kuasa hukum lainnya, Muhammad Nagaria, S.H .

Sema Nomor 2 tahun 1991 tersebut dipertegas lagi dengan adanya pedoman administrasi dan teknis PTUN buku dua yang pemberlakuannya berdasarkan ketentuan Mahkamah Agung No. KMA/032/SKK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 yang berbunyi penetapan penundaan yang tidak dipatuhi oleh tergugat secara kasuistik dapat diterapkan pasal 116 UU peradilan tata usaha negara.

“Dalam Sema ada pasal 116 ayat 4 menyatakan bahwa apabila tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah ditetapkan terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa. Jadi jika tidak melaksanakan maka ada 2 upaya paksa yakni uang paksa dan sanksi administrasi,” jelas Arifsyah.

Nah berdasarkan bunyi penetapan tersebut maka Roni Muhtar kembali sebagai Sekda Kota Baubau. “Jadi hakim dapat menunda berlakunya SK dengan alasan untuk kepentingan umum atau alasan penggugat dirugikan. Ini juga pernyataan hakim di muka persidangan hari ini (5 Juli kemarin,red),” tutur Arifsyah.

Arifsyah berencana akan mengajukan permohonan eksekusi terhadap penetapan tersebut ke PTUN agar dilaksanakan ketentuan pasal 116. “Karena sampai saat ini, masih ada penolakan dari pihak tergugat (Wali Kota) terhadap pelaksanaan penetapan tersebut,” pungkasnya. (win/b)

Tinggalkan Balasan