DPRD Busel Pertanyakan Sumber Dana“Setoran” Dugaan Pemerasan di Kejari Buton

KENDARINEWS.COM– Wakil Ketua DPRD Buton Selatan, Aliadi angkat suara. Terkait kasus yang tengah santer menerpa Kejaksaan Negeri Buton yakni dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oknum jaksa Kejari Buton kepada pihak Pemkab Busel sebanyak Rp 4,2 miliar.

Menurutnya jika benar ada “setoran” dana Rp4,2 miliar ke Kejari Buton, ia mempertanyakan, siapa pemilik uang itu ? Melekat di OPD apa ? Dan untuk kegiatan apa?

“Ini juga saya sebagai salah satu pimpinan DPRD Busel tidak pernah tahu asal usul dana tersebut karena sudah banyak yang beredar di media- media online bahwa pihak Pemkab Busel telah menyetor uang Rp4,2 miliar. Ini yang membingungkan kita, itu (uang) dari mana?,” ujar Aliadi kemarin.

Menurut Aliadi, salah satu fungsi DPRD adalah pengawasan anggaran. Aliadi meminta Pj.Bupati Busel untuk menjelaskan secara transparan kepada masyarakat tentang asal usul uang itu. Lalu, dari OPD mana dana tersebut atau bersumber dari mana dana tersebut.

“Coba beri kami penjelasan darimana itu uang 4,2 miliar,” pintanya.

Aliadi enggan berkomentar soal kasus-kasus yang tengah ditangani Kejari Buton di Kabupaten Busel, termasuk dugaan tipikor studi kelayakan bandara cargo di Kecamatan Kadatua yang disinyalir merugikan negara hingga Rp1,6 Miliar. “Saya kurang tahu kalau itu. Saya hanya baca di media juga,” tambahnya.

Sementara itu salah satu aktivis di Kepulauan Buton, Apriludin menduga ada desain besar untuk menghalang- halangi upaya pemberantasan korupsi di Busel oleh Kejari Buton.

Dalam pernyataannya ke sejumlah awak media, Apriludin mengatakan laporan yang dilayangkan pelapor ke Kejagung, terkesan untuk memperlambat atau menghentikan kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani Kajari Buton, Ledrik Victor Mesak Takaendengan bersama jajarannya.

“Saya berharap, laporan dugaan pemerasan yang dilaporkan pelapor tidak menghilangkan substansi pemberantasan korupsi yang saat ini tengah bergulir di Kabupaten Busel,” tegas Apriludin, kemarin.

Advokat muda itu menuturkan, korupsi adalah musuh utama negara. Siapa saja yang dengan sengaja mencoba menghalang-halangi pemberantasan korupsi, sama halnya melawan negara. Hal itu tertuang pada pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terang dijelaskan, bahwa setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan atas tersangka atau terdakwa ataupun saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun.

“Saya tidak sedang mendukung salah satu pihak. Saya mendukung penuh pemberantasan korupsi di daerah dan negara yang kita cintai ini,” tegas Apriludin.

Sebelumnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Buton tengah diterpa isu tak sedap. Menyusul aduan mantan Bupati Buton Selatan (Busel) La Ode Arusani ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Arusani menyebut ada oknum Kejari Buton yang duga melakukan pemerasan. Arusani tak sendiri mengadu, ia didampingi Penjabat (Pj) Bupati Busel, La Ode Budiman.

Arusani dan Budiman membawa surat pengaduan sekaligus meminta perlindungan hukum ke Kejagung. Dalam surat tertanggal 4 April 2023 itu, dilaporkan dugaan pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum di Kejari Buton. Pelapor menyebut sudah diperas Rp 4,2 Miliar oleh oknum Kejari Buton.(ani/kn)

Tinggalkan Balasan