Stunting di Sultra Masih Tinggi

KENDARINEWS.COM–Kasus Stunting di Sultra tergolong tinggi. Berbagai upaya digalakkan pemerintah untuk menekan laju gagal tumbuh kembang anak tersebut.

Pemprov Sultra telah menyiapkan strategi untuk menekan dan mencegah kasus gagal tumbuh pada anak itu.

Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sultra, Lukman Abunawas mengakui angka stunting di Sultra masih tinggi. Wakil Gubernur (Wagub) Sultra itu tak menampik jika stunting masih menjadi masalah kesehatan di Bumi Anoa (Sultra, red).

“Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, kasus stunting menunjukkan angka 30,2 persen. Tahun 2022 angka kasus itu turun 2,5 persen sehingga kini menjadi 27,7 persen. Namun Sultra masih berada diurutan 9 dari 10 provinsi dengan kasus stunting tinggi di Indonesia,” ujarnya, kemarin.

Angka kasus stunting tinggi di Sultra terjadi di Kabupaten Buton Tengah sekira 41,6 persen. Lalu Kabupaten Bombana sekira 35,3 persen kasus stunting dan Kabupaten Buton Selatan sekira 32,6 persen. Sedangkan 3 Kabupaten yang angka stunting terendah adalah Kabupaten Kolaka sekira 22,6 persen, Kabupaten Konawe Utara 21,6 persen, dan Kota Kendari hanya 19,5 persen.

“Kita semua masih harus bekerja keras lagi dengan mengutamakan koordinasi, sinergisitas, dan kolaborasi untuk menekan dan mencegah stunting ini,” kata Lukman Abunawas.

Mantan Bupati Konawe dua periode itu menambahkan, sebagai bentuk pencegahan, TPPS Sultra telah menyiapkan 8 aksi konvergensi percepatan pencegahan stunting. Lukman Abunawas berharap, ke depan data stunting dijadikan satu data atau meta data yang lengkap dan jelas dengan sumber yang dapat dipercaya, siapa orangnya dan alamatnya. Misalnya untuk mendapatkan data Keluarga Berisiko Stunting dapat diambil dari pendataan keluarga dari BKKBN.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Sudirman menyayangkan Provinsi Sultra masih tercatat sebagai daerah dengan angka stunting tertinggi. Padahal Sultra memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, seperti di sektor perikanan dan pertanian. “Seharusnya pemerintah bergerak cepat untuk mengatasi masalah ini. Seluruh sektor harus dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat termasuk dari sisi kesehatannya,” kata Sudirman. (kn)

Tinggalkan Balasan