KENDARINEWS.COM– Sebanyak 117 kepala desa (Kades) yang berada di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) diedukasi terkait pengelolaan dana desa (DD) yang baik dan akuntabel.
Plt. Bupati Koltim, Abdul Azis, mengaku, sumber daya manusia (SDM) para Kades harus ditingkatkan, terutama dalam mengelola DD yang baik dan benar.
Ia berterima kasih kepada pihak BPK dan DPR RI yang merespon kegiatan tersebut untuk peningkatan kapasitas.
“Pemkab Koltim melalui Inspektorat terus melakukan pembinaan dan pengawasan mengawasi desa dalam mengelola dan memanfaatkan bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah agar lebih tepat sasaran. Alhamdulillah, Pemkab Koltim paling cepat mencairkan DD bahkan belum akhir tahun, serapan sudah mencapai 100 persen,” klaim Abdul Azis, Rabu (16/11).
Ia mengaku, kedepannya Pemkab akan merekrut 15 tenaga auditor untuk mengawal pembangunan, termasuk di desa. Ia mengimbau Kades bekerja lebih baik dan bertanggung jawab serta membantu menyukseskan program gerakan membangun dan meyalani masyarakat (Gemas).
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sultra, Dadek Nandemar, mengatakan, Pemerintah Pusat telah mengelontorkan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar Rp 68 triliun untuk DD di seluruh Indonesia. Di Koltim dialokasikan Rp 96 miliar lebih dan Rp 40 miliar untuk alokasi dana desa (ADD) melalui APBD.
Ia berharap, DD dan ADD yang begitu besar bisa dikelola dengan baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
“Pengelolaan DD sudah diatur dalam undang-undang dan mekanisme. Sudah ada regulasi, tinggal diikuti saja. Kelola dana desa supaya tepat sasaran dan penyaluran secara profesional serta transparansi. Laporan realisasi dana desa tetap dilaksanakan dengan dengan baik dan benar,” kata Dedek.
Di tempat yang sama, Anggota DPR RI, Bahtra, mengatakan, pihaknya akan terus mengawal dana desa bersama BPK agar dikelola dengan maksimal serta tepat sasaran. Pihaknya yang membidangi Kementerian Desa akan terus berupaya membantu kepala desa agar pengelolaan bantuan pusat bisa lebih bagus.
“Kemajuan nasional berasal dari desa, bahkan ketahanan pangan nasional. Sehingga edukasi tentang optimalisasi peran, tugas dan fungsi BPK dan DPR dalam pengelolaan dana desa di Koltim sangat bagus dan tepat,” kata Bahtra. (KN)
