KENDARINEWS.COM–Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan menindak tegas dua kepala lembaga pemasyarakatan (kalapas) yang terlibat dugaan pungutan liar (pungli). Keduanya dinonaktifkan dari jabatannya.
“Untuk sementara dua orang kalapas dibebastugaskan yakni Kalapas Parepare dan Kalapas Takalar sedang kami panggil di sini dan kami adakan pemeriksaan,” ujar Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Sulsel Suprapto kepada wartawan di Makassar, Senin (1/8).
Pemanggilan dua Kalapas tersebut, katanya guna pemeriksaan secara internal dan memastikan kebenaran atas adanya laporan dugaan pungli di lapas masing-masing.
“Untuk sementara kita bebas tugaskan dulu sambil menunggu kebenaran itu, benar atau tidak. Sejak hari ini, (dinonaktifkan) sampai selesai pemeriksaan keseluruhan,” tuturnya.
Dugaan pungli tersebut menyusul beredarnya informasi di media bahwa ada oknum pegawai Lapas Klas II B Takalar berinisial E diduga menerima dana dari pihak keluarga tahanan melalui bukti kwitansi senilai Rp15 juta agar mengatur tahanan tersebut dikeluarkan dari lapas setempat tepat di hari 17 Agustus 2022.
“Kami atas nama jajaran Kemenkumham mencoba untuk mendalami kasus ini terutama masalah adanya pungutan. Karena, kita sudah sampaikan tidak ada pungutan dalam pelayanan. Kami panggil kalapasnya ke sini untuk memberikan penjelasan,” papar dia.
Dari pemeriksaan awal, Kalapas yang bersangkutan menyatakan tidak ada pungutan.
“Kami melihat dan sudah mengambil langkah-langkah, antara lain kalapas dipanggil dan kita melakukan pemeriksaan. Termasuk nama pegawai yang disebutkan dalam kwitansi itu, kami akan periksa,” ucapnya menegaskan.
Begitu pula kasus dugaan Pungli di Lapas Parepare, pihaknya telah memanggil Kepala Lapasnya untuk menjelaskan masalah tersebut apakah benar atau tidak. Tapi, dari pengakuannya menyatakan tidak benar informasi itu. “Pak Kanwil Kemenkumhan sudah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman kasus ini di Takalar, begitu juga di Parepare. Kami tidak akan berhenti sampai di situ, kami akan mendalami pemeriksaan terhadap orang-orang yang kita anggap ada kaitannya terhadap itu,” katanya.
Saat ditanyakan apabila nantinya terbukti, apa sanksi tegas dijatuhkan kepada yang bersangkutan, Suprapto menyatakan, akan diberi sanksi sesuai aturan mulai sanksi berat, sedang dan ringan. “Itu kita lihat nanti sejauh mana kesalahan yang dia lakukan. Untuk pegawai inisial E baru mau diperiksa, tim berangkat ke Takalar dan satu lagi ke Parepare,” ujarnya menjelaskan. (ant/jpnn/kn)
Artikel ini telah tayang diJPNN.comdengan judul
“Terlibat Pungli, Dua Kalapas Dibebastugaskan”,
https://sultra.jpnn.com/sultra-terkini/2305/terlibat-pungli-dua-kalapas-dibebastugaskan?page=2
