KPK : Mahalnya Biaya Politik Berimbas Masifnya Praktik Korupsi


KENDARINEWS.COM — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, praktik politik uang menyebabkan biaya politik tinggi. Akibatnya, calon kepala daerah maupun calon legislator mencari dana tambahan dari sponsor yang tentunya tidak gratis.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (20/7). Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Dari beberapa survei yang kami lakukan dan data Kemendagri, biaya politik mahal sekali. Semakin tinggi biaya dikeluarkan, semakin besar peluang untuk menang. Semakin tinggi memberi uang, masyarakat kita semakin memilihnya,” kata Alex dalam keterangan tertulis, Kamis (21/7).

Alex menjelaskan, pihak yang seringkali menjadi sponsor politisi, seperti pengusaha atau kontraktor. Tentunya sponsor tersebut tidak memberikan dana secara gratis.
“Ada harapan kalau calon menang, agar mendapat proyek, atau ketika mengajukan izin pembukaan hutan atau pertambangan, berharap mudah,” ujar Alex.

Akibatnya, permufakatan sponsor politik tersebut menyebabkan terjadinya korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa. Karena itu, proses lelang di sebagian besar daerah, itu hanya formalitas. “Pemenang lelangnya bahkan mungkin sudah ditentukan sejak penyusunan anggaran. Itulah dampak mahalnya biaya mencalonkan diri dalam Pemilu,” ucap Alex.

Oleh sebab itu, Alex meminta agar penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP lebih kuat menegakkan hukum agar praktik politik uang dalam Pemilu bisa dicegah untuk menekan biaya politik yang tinggi.

“Saya kira KPU, Bawaslu, perlu lebih keras lagi menegakkan hukum. Selain itu, kalau kita menghendaki Pemilu kita berintegritas dan berkualitas, ada 3 syarat, yaitu penyelenggaranya berintegritas, calonnya berintegritas, dan pemilihnya harus berintegritas,” ungkap Alex.

PAKU Integritas merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh KPK dalam melakukan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan dalam hal ini penyelenggara Pemilu. Sehingga terselenggara Pemilu yang berintegritas dan berkualitas.

Alex mengutarakan, kegiatan penguatan nilai integritas ini bertujuan untuk mengingatkan kembali penyelenggara Pemilu agar tidak melakukan korupsi. Sebab, penyelenggaraan Pemilu rentan terjadi korupsi.

“Dari statistik penindakan korupsi, bahkan awal-awal KPK berdiri, OTT pertama ke penyelenggara Pemilu, itu bukan hal yang patut dibanggakan tapi harus menjadi pembelajaran agar jangan sampai terulang kembali,” pungkas Alexander. (jpg)

Tinggalkan Balasan