Blokade Jalan Dibuka, Pemprov di Deadline Hingga APBDP

Kesepakatan antara Frasa dan pemerintah, akhirnya blokade jalan dibuka setelah sepekan ditutup

KENDARINEWS.COM–Jalan provinsi di poros Raha – Lakapera akhirnya dapat kembali dilalui pengendara setelah blokade yang dilakukan warga berhasil dibuka. Mediasi yang dilakukan Bupati Muna LM. Rusman Emba dengan warga yang tergabung dalam Forum Aspirasi Masyarakat (Frasa) menyepakati penghentian sementara aksi blokade jalan yang sudah berlangsung sepekan tersebut

Aksi blokade yang dilakukan Frasa dipicu kerusakan parah di jalan poros tersebut tidak kunjung mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain melakukan blokade, Frasa juga menyandera satu unit mobil dan empat motor milik Pemkab Buton Tengah, Muna Barat dan Muna.

Bupati Muna LM. Rusman Emba didampingi Kapolres Muna AKBP Debby Asri Nugroho dan Kepala Kejaksaan Negeri Muna Agustinus Baka Tangdililing turun menemui warga di dua titik blokade jalan. Bupati mengaku memahami ketidaknyamanan masyarakat dengan kondisi jalan yang rusak parah. Namun demikian Pemkab tidak bisa berbuat lebih karena perbaikan jalan menjadi otoritas Pemprov Sultra. Sejauh ini, dirinya sudah berkomunikasi dengan instansi terkait yakni Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Sultra terkait alokasi anggaran tahun ini.

Situasi saat blokade jalan menggunakan batu yang disemen, sebelum akhirnya disepakati untuk dibuka

“Informasinya, awalnya ada anggaran Rp10,3 miliar, hanya terpangkas akibat refocussing sehingga tinggal Rp 6,3 miliar. Anggaran itu hanya cukup mengaspal sepanjang 2,5 kilometer dan diprioritaskan di poros Desa Bea dan Kelurahan Laimpi, Kecamatan Kabawo. Sedangkan untuk poros Desa Laiba dan Wakumoro baru akan diporsikan di perubahan,” terangnya kepada massa Frasa.

Rusman melanjutkan, setelah adanya informasi tersebut, dirinya meminta agar masyarakat membuka blokade dan bersabar beberapa bulan lagi. Ia pun meminta pihak Pemprov agar sambil menunggu realisasi melalui APBP harus ada pembenahan sementara di poros Laiba dan Wakumoro. Paling tidak, kata dia, jalan itu difungsionalkan lebih dulu meskipun dengan hamparan material timbunan.

“Kita beri waktu sampai APBDP, tapi satu bulan ini ditimbun saja dulu lubang-lubang jalan itu agar bisa dilalui,” paparnya.

Rusman juga memastikan jika Pemkab akan mengawal terus komitmen Pemprov tersebut. Ia pun tidak akan tinggal diam bila anggaran yang dijanjikan melalui APBDP itu tidak terealisasi. Namun ia juga meminta agar massa Frasa dengan legowo membuka blokade agar ruas tersebut dapat dilalui kendaraan. Sebab biar bagaimanapun, ruas yang menghubungkan tiga kabupaten itu sangat penting bagi arus distribusi barang dan jasa.

“Ini jalur penting bagi perekonomian Muna dan daerah lain. Makanya, bila anggaran APBDP Sultra tidak ada lagi maka kita akan sama-sama bergerak,” tuturnya.

Massa Frasa yang dikoordinatori Boisandri akhirnya bersedia membuka blokade jalan. Namun ia meminta agar janji Pemprov itu harus ditepati, meskipun masyarakat sebenarnya sudah bosan rencana perbaikan jalan yang kerap disampaikan.

“Semoga bisa terealisasi dan bukan hanya janji saja. Karena jika tidak terpenuhi maka kita akan lakukan penutupan secara besar-besaran,” imbuhnya. (Ode)

Tinggalkan Balasan