Wagub : Pajak Sembako dan Pendidikan Perlu Sosialisasi


–Pengamat Ekonomi : Akan Mempengaruhi Daya Beli

KENDARINEWS.COM — Pandemi Covid-19 menghimpit kondisi ekonomi masyarakat. Sebagian rakyat mesti kehilangan pekerjaan. Di tengah terpaan badai itu, pemerintah pusat berencana memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembilan bahan pokok (Sembako) dan jasa pendidikan. Rencana pemerintah itu tertuang dalam revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Rakyat kecil kian “tercekik” dengan rencana pemerintah pusat memungut pajak sembako dan pendidikan.

LUKMAN ABUNAWAS

Mengutip draft RUU KUP, sembako yang bakal dikenakan PPN adalah beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi. Untuk jasa pendidikan, pemerintah menghapuskan jasa pendidikan dari kategori jasa yang tidak dikenai PPN.

Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Lukman Abunawas mengatakan indeks kemampuan masyarakat Sultra termasuk dalam kategori rendah. Untuk itu, Lukman Abunawas menyarankan agar rencana pengenaan pajak pada sembako dan jasa pendidikan perlu dikaji ulang. Sebab, akan memberatkan kehidupan pedagang, petani dan orang tua siswa.

Lukman Abunawas menambahkan, pemerintah wajib melihat kondisi masing-masing daerah, sebelum memberlakukan pemungutan pajak tersebut. Kemampuan masyarakat kecil yang menjadi pertimbangan bagi Lukman Abunawas sehingga menyarankan agar rencana pajak itu tidak serta merta diterapkan.

Kendati begitu, Lukman Abunawas meminta masyarakat Sultra tetap tenang. Sebab, rencana pengenaan pajak itu masih dalam bentuk rancangan. Belum ada putusan resminya. “Jadi kita tunggu saja, sebab kita di daerah tentunya merujuk akan aturan pusat. RUU itu kan masih akan dibahas lebih lanjut. Pemerintah (pusat) tak mungkin membuat regulasi yang akan memberatkan rakyatnya,” jelasnya.

Mantan Bupati Konawe dua periode itu meyakini, apabila RUU itu ditetapkan, maka pemerintah tidak merta langsung diaplikasikan. Pasti diawali dengan tahap sosialisasi. “Kalaupun disetujui tentu perlu ada sosialisasi lebih lanjut. Jadi kita tunggu saja,”bebernya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra, Asrun Lio mengaku sudah sejak lama PPN berlaku di sekolah-sekolah. Sebelum adanya RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini, hanya belanja buku teks pelajaran yang bebas PPN, karena hak cipta-nya telah dibeli Kementerian. Sementara yang lain masih dikenakan pajak. “Jadi PPN itu berlaku untuk semua kecuali belanja buku teks pelajaran di sekolah,” ujarnya kepada Kendari Pos, Jumat (11/6) kemarin.

Terpisah, Pengamat Ekonomi Sultra, Dr.Syamsir Nur mengatakan rencana pemerintah menaikkan PPN akan menambah beban pengeluaran masyarakat sehingga menyebabkan daya beli menurun. Padahal, dampak pandemi terhadap perekonomian masyarakat, utamanya dalam mengatur dan memenuhi kebutuhan masih terasa beart. Selain itu, secara makro, kemampuan sektor konsumsi dalam memulihkan perekonomian saat ini akan semakin terganggu.

“Kita tahu sektor konsumsi adalah komponen pembentuk growth (pertumbuhan) hingga di level daerah. Sultra pun demikian. Salah satu penopang pertumbuhan ekonominya adalah konsumsi,” ujar Dr.Syamsir Nur kepada Kendari Pos, Jumat (11/6) kemarin.

Kendati pemerintah mengalami penurunan penerimaan negara dari sektor perpajakan akibat Covid-19, kata dia, pemerintah seharusnya melakukan upaya perolehan penerimaan pajak dari sumber lain yang menyasar pelaku usaha yang selama ini investasinya berorientasi ekspor. “Mereka itu kan punya tax holiday. Jadi sebaiknya ini (RUU) yang perlu ditinjau ulang juga,” imbuhnya.

Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Halu Oleo (FEB UHO) itu menegaskan dampak lain dari penerapan kebijakan itu yakni berpotensi menganggu kelangsungan usaha masyarakat. Kebijakan perpajakan harus efektif dalam menjaga daya tahan UMKM, bukan malah sebaliknya. Jika pemerintah bersungguh-sungguh ingin menciptakan rasa keadilan, maka reformulasi pajak harus lebih selektif.

Menurut, Dr.Syamsir Nur, pemerintah sebaiknya tidak memungut pengenaan pajak sembako yang mendistorsi sektor konsumsi atau daya beli masyarakat terutama menengah ke bawah. Instrumen pengenaan pajaknya tidak berbasis komoditas saja tetapi melihat sisi wajib pajaknya.
“Perlu ada kepekaan pemerintah bahwa situasi saat ini tidak tepat (menaikkan tarif pajak). Masih ada potensi lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kondisi penerimaan negara saat ini. Cara penyampaiannya ke publik juga kurang tepat. Instrumennya belum ready, sudah bocor kemana-mana sehingga menimbulkan kegaduhan,” tandasnya.

Pemerintah pusat punya pandangan berbeda. Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan, pemajakan sembako bukan berarti pemerintah tak memikirkan masyarakat kecil.
Yustinus menyatakan, pemerintah tengah mereformasi sistem perpajakan supaya lebih adil dan tepat sasaran. Pasalnya, objek pajak yang dikecualikan PPN-nya saat ini termasuk sembako, banyak pula dikonsumsi masyarakat mampu yang seharusnya bisa membayar.

“Tapi kok sembako dipajaki? Pemerintah kalap butuh duit ya? Kembali ke awal, enggak ada yang tak butuh uang, apalagi akibat hantaman pandemi. Tapi dipastikan pemerintah tak akan membabi buta. Konyol kalau pemulihan ekonomi yang diperjuangkan mati-matian justru dibunuh sendiri,” kicau Yustinus dalam akun twitternya.

Yustinus menuturkan, pengecualian PPN yang terlalu banyak dan bisa dinikmati semua orang membuat penerimaan PPN tak optimal.Menurut dia, Indonesia merupakan negara dengan fasilitas pengecualian terbanyak sehingga kadang distortif dan tidak tepat.

Yustinus lantas menyebut Indonesia terlalu baik. Saking baiknya, banyak barang dan jasa yang dikecualikan atau mendapat fasilitas tanpa mempertimbangkan jenis, harga, dan kelompok yang mengonsumsi. “Baik beras, minyak goreng, atau jasa kesehatan dan pendidikan, misalnya. Apapun jenis dan harganya, semua bebas,” beber dia.

Pengaturan yang kurang tepat itu menjadikan tujuan pemajakan tidak tercapai. Masyarakat yang mampu membayar PPN menjadi tak bayar karena barang-barang yang dikonsumsi bebas PPN.
Untuk itu, pihaknya perlu memikirkan upaya untuk menata ulang agar sistem PPN lebih adil dan fair. Mestinya, barang konsumsi masyarakat menengah bawah dikenai lebih rendah dari 10 persen yang berlaku saat ini.

Sedangkan barang lain yang dikonsumsi masyarakat kelas menengah bisa dikenakan PPN lebih tinggi.“Ini adil bukan? Yang mampu menyubsidi yang kurang mampu. Filosofis pajak kena: gotong royong. Maka sekali lagi, ini saat yang tepat merancang dan memikirkan,” pungkas Yustinus.
(rah/uli/b/jpg)

Banyak Sembako Dikonsumsi Masyarakat Mampu

Tinggalkan Balasan