KENDARINEWS.COM — Sultra menjadi salah satu provinsi dari tiga yang menjadi tuan rumah pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI. Potensi sumber daya alam (SDA) Sultra sangat melimpah menjadi salah satu alasan. Tidak hanya sumber mineral dan energi, namun juga sumber keanekaragaman hayati yang tersebar di daratan maupun perairan. FGD ini mengangkat tema hilirisasi mineral dan logam tanah jarang guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Wakil Gubernur (Wagub) Sultra, H Lukman Abunawas mengucapkan terima kasih atas terpilihnya Sultra bersama dengan dua provinsi lainya yakni Kalimantan Barat (Kalbar) dan Bangka Belitung (Babel) sebagai lokasi diskusi terarah. Sebab hal ini tak hanya membahas pertumbuhan ekonomi tetapi sumber pendapatan melalui hilirisasi industri pengolahan dan sumber kestabilan keamanan. Apalagi SDA selalu menarik perhatian investor.
“Pemilihan Sultra sebagai tempat diskusi sudah sangat tepat. Sebab Sultra termasuk daerah yang memiliki kekayaan SDA yang potensial. Namun yang menjadi tantangan saat ini, apakah kekayaan SDA tersebut akan membawa kesejahteraan rakyat dan keamanan bagi seluruh rakyat Sultra. Makanya, diskusi ini menjadi sangat menarik,” jelasnya kemarin.
SDA hipotetik di Sultra sambungnya, diperkirakan sebesar 97 miliar wet metrictons (Wmt). Potensi terbesar tersebar di Bombana, Kolaka, Kolaka Utara (Kolut), Konawe, Konawe Utara (Konut), Konawe Selatan (Konsel), Buton dan Kota Baubau. Saat ini, bahan galian nikel telah diusahakan oleh 196 pemegang IUP maupun kontrak karya.
Selanjutnya sumberdaya deposit hipotetik emas Sultra diperkirakan sebesar 1,125 trilium gram. Tersebar di Kolut, Kolaka, Konawe, Konawe Selatan (Konsel), dan Bombana. Saat ini bahan galian emas telah diusahakan oleh 10 pemegang IUP danm 5 pemegang IPR. Untuk mangan diperkirakan sebesar 131.860 ton dengan perkiraan luas sebesar 694 hektar di Buton. Saat ini bahan galian mangan telah diusahakan oleh dua pemegang IUP.
“Sementara sumberdaya biji besi masih bersifat indikasi yang terdapat di Muna. Saat ini bahan galian biji telah diusahakan oleh satu pemegang IUP. Ikutan pada wilayah pertambangan Sultra juga terdapat hasil analisis contoh laterit Nikel mengandung unsur tanah jarang di kabupaten Buton. Namun sayang logam tanah jarang di Sultra hingga saat ini masih belum dieksplorasi,” bebernya.
Mantan bupati Konawe dua periode ini turut membeberkan permasalahan beberpa permasalahan IUP di Sultra. Salah satunya masih adanya ilegal mining dan tumpang tindih IUP. Yang mana, Pemprov tidak dilibatkan dalam perhitungan kompensasi data informasi Wilayah IUP (WIUP) yang akan dilelang. Bukan hanya itu, Pemprov tidak dilibatkan dalam evaluasi, monitoring dan pengawasan. Bahkan permasalahan lainya yakni masih belum jelas konsep hilirisasi IUP.
“Permasalahan yang kami sampaikan diharapkan dapat mendapat solusi agar segala persoalan cepat diselesaikan dan tidak terpendam. Kami pemerintah daerah tentu berharap setiap penyusunan regulasi turunan dari undang undangn agar melibatkan pemda, sebab pemda lebih banyak tahu tentang daerahnya,” pungkasnya. (c/rah)
