Polda Perketat Pengawasan Mudik, Tak Penuhi Syarat Silahkan Putar Balik

Metro Kendari

KENDARINEWS.COM — Larangan melakukan mudik Lebaran 2021 telah ditetapkan pemerintah jauh-jauh hari. Kebijakan tersebut berlaku mulai tanggal 6 Mei 2021. Bagi masyarakat yang melanggar, ancaman sanksi pun menanti. Di sisi lain, petugas di lapangan tak segan-segan menyuruh pemudik putar balik. Direktur Lalulintas Polda Sultra, Kombes Pol Rahmanto Sujudi melalui Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sultra, AKBP Jarwadi mengatakan pemerintah telah menerbitkan addendum yang mengatur mengenai penambahan aturan perjalanan sebelum dan sesudah Idul Fitri. Upaya ini dilakukan untuk mencegah penularan virus corona yang menyebar akibat mobilitas masyarakat yang meningkat saat lebaran.

“Kita ingin kembali tegaskan, tidak ada mudik lokal. Apalagi mudik antar provinsi atau negara, semuanya dilarang, khususnya tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021. Larangan ini diberlakukan untuk moda transportasi darat, laut dan udara,” tandas AKBP Jarwadi, Senin (3/5).
Diakuinya, sebelumnya ada wacana mudik bagi masyarakat yang ada dalam satu wilayah aglomerasi. Namun setelah keluarnya addendum surat edaran tentang peniadaan mudik hari raya idul fitri 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran corona virus (Covid-19), pemerintah memperketat mekanisme perjalanan transportasi pada saat musim mudik 2021.

“Benar, awalnya ada statment boleh mudik lokal, namun itu sebelum adanya surat edaran terbaru dari Satgas Covid-19 nasional. Bahkan satgas covid-19 sangat menegaskan mudik lokal dilarang. Di Sultra, kebijakan ini akan dijalankan,” tandasnya. Hanya saja, ada beberapa perjalanan yang diizinkan namun syarat sangat ketat. Pada transportasi darat yang dilarang saat mudik berupa kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang. Larangan juga diberlakukan bagi kendaraan bermotor perseorangan atau pribadi, dengan jenis mobil penumpang, mobil, bus dan sepeda motor.

“Tapi ada pengecualian bagi orang-orang yang memiliki kepentingan mendesak. Seperti orang yang melakukan perjalanan dinas. Baik bagi ASN, pegawai BUMN atau BUMD, Polri, TNI, atau pegawai swasta. Namun harus dilengkapi dengan surat tugas dengan tanda tangan pimpinan. Selain itu, kunjungan keluarga sakit, anggota keluarga meninggal termasuk pelayanan kesehatan darurat seperti ibu hamil,” jelasnya.

Masyarakat yang tidak mematuhi aturan kata dia, akan dikenakan sanksi putar balik atau sesuai ketentuan peraturan perundangan. Khusus bagi kendaraan travel atau angkutan barang yang digunakan untuk mengangkut penumpang, akan ditindak tegas oleh kepolisian, seperti penilangan dan tindakan lain sesuai perundangan yang berlaku. (b/ndi)

Tinggalkan Balasan