KENDARINEWS.COM — Pemerintah Kota Kendari telah menyusun rencana anggaran biaya (RAB) penataan kawasan kumuh Puday- Lapulu. Pemkot berencana mengusulkan pembiayaan sebesar Rp98 miliar. Rinciannya, sebesar Rp 56,6 miliar diusulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dan sisanya Rp41,4 miliar bersumber dari anggaran kolaborasi pemkot dengan lembaga lainnya.
Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir mengatakan jumlah yang diusulkan sudah sangat ideal dalam upaya pengurangan kawasan kumuh di Kota Kendari. Terlebih program bantuan dari Bank Dunia (World Bank) tersebut sudah akan berakhir tahun depan (Desember 2022). “Dalam mengatasi kekumuhan yang ada itu tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kita. Melainkan harus bersinergi dengan pihak lain. Apalagi biayanya tidak sedikit. Toh, pembangunan untuk memakmurkan rakyat,” kata Sulkarnain Kadir kepada Kendari Pos.
Sulkarnain berharap pemerintah pusat melalui kementerian terkait dapat mengakomodir usulan permintaan Pemkot Kendari dalam upaya menangani kawaaan kumuh di Puday – Lapulu. Ia menyakini program Kotaku, wilayah Puday – Lapulu bisa bersolek dan bisa menjadi salah satu spot wisata baru di Kota Kendari. Seperti halnya kawasan Bungkutoko – Petoaha yang kini jadi primadona baru wisata bagi warga metro.
“Kita akan merubah landscape wilayah itu, termasuk wajah permukiman masyarakat, termasuk pengelolaan sampah dan air bersihnya. Dengan begitu, wilayah ini bisa jadi layak huni,” kata Sulkarnain Kadir. Terpisah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Kendari, Ridwansyah Taridala menjelaskan RAB sebesar Rp98 miliar itu nantinya akan membiayai 11 kegiatan. Rinciannya, 8 kegiatan melalui Kementerian PUPR dengan anggaran Rp56,6 miliar dan 3 kegiatan melalui anggaran kolaborasi Pemkot Kendari.
“Kawasan kumuh Puday – Lapulu akan menjadi ruang publik. Karena di kawasan itu akan ada tempat kegiatan bermain, sarana olahraga, joging track, pusat kuliner, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selain menjadi sarana publik, juga akan berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Sebab, di sana akan ada tambatan papalimbang. Mereka nanti menjadi pemandu wisata. Tempat tinggalnya pun sudah disiapkan. Murah dan nyaman,” pungkasnya. (ags/b)