Dana Kelurahan Disetop Kemenkeu, Sulkarnain Siapkan Uang Pengganti Lewat APBD

Metro Kendari

KENDARINEWS.COM — Dana kelurahan tahun ini tak lagi dialokasikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Praktis, seluruh kelurahan tak akan menerima insentif pemerintah itu. Kendati demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari tetap menyiapkan anggaran pengganti dana kelurahan.

Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir, mengatakan tidak dialokasikannya dana kelurahan saat ini dikarenakan negara masih berada di tengah pandemi covid-19. Hal itu membuat sebagian besar anggaran diporsikan untuk percepatan penanganan wabah yang menyerang sistem pernapasan tersebut. Salah satunya melaksanakan program vaksinasi. Meski tidak mendapat alokasi, pihaknya berinisiatif mengadakan pengganti dana kelurahan yang bertujuan untuk menjaga program pembangunan ditingkat kelurahan, “Karena tidak dilanjutkan, maka kita harus menyiapkan sendiri melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),” kata Sulkarnain Kadir.

Sulkarnain tak menyebut berapa besar alokasi anggaran pengganti dana kelurahan untuk 2022 mendatang. Yang jelasnya, pihaknya akan mengalokasikan sesuai kebutuhan kelurahan serta menyesuaikan dengan kondisi APBD. Dengan adanya anggaran pengganti dana kelurahan, setidaknya bisa mengakomodir beberapa usulan urgen dan strategis seluruh pemerintah kelurahan di Kota Kendari.

“Saya harap anggaran pengganti dana kelurahan bisa bermanfaat bagi pemerintah kelurahan yang ada. Dimana program yang bisa dihandel ditingkat kelurahan tidak perlu sampai ditingkat dinas, jadi bisa dilajukan secara desentralisasi, bisa juga melibatkan masyarakat, sekaligus untuk mencapai efisiensi yang baik,” kata Sulkarnain Kadir.

Untuk diketahui, khusus tahun ini pemkot telah menganggarkan stimulus pengganti dana kelurahan sekira Rp 6,5 miliar untuk 65 kelurahan se-Kota Kendari. Anggaran bersumber dari APBD 2021. Setiap kelurahan mendapatkan alokasi sekira Rp 100 juta. Namun, jumlah itu masih sedikit ketimbang alokasi dana kelurahan yang rutin disalurkan pemerintah sebelumnya yakni sekitar Rp 300 juta per kelurahan atau total sekira Rp 19,5 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada 2019. (b/ags)

Tinggalkan Balasan