KENDARINEWS.COM — Dua hari belakangan ini Gubernur Sultra, Ali Mazi memimpin safari ke kementerian dan lembaga negara. Gubernur didampingi Wali Kota Baubau AS Tamrin dan Bupati Buton La Bakry. Teranyar, Gubernur Sultra, Ali Mazi menemui Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. Agendanya masih sama saat bertemu Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia, yakni mendorong aspal Buton (Asbuton) menjadi aspal nasional.
Tahun ini, Kementerian PUPR menjajaki Asbuton digunakan dalam proyek 1.000 kilo meter jalan nasional. Pemprov Sultra, Pemkot Baubau dan Pemkab Buton mendorong kesiapan sarana untuk menasionalkan asbuton. Salah satunya dengan melobi Menhub untuk pengembangan Pelabuhan Nambo, Buton sebagai pelabuhan utama pengapalan dan pengiriman asbuton ke sejumlah lokasi proyek jalan nasional.
Di hadapan Menhub Budi Karya Sumadi, Gubernur Ali Mazi memaparkan empat agenda penting. Pertama, usulan pengembangan dan peningkatan status Bandar Udara Halu Oleo untuk mendukung Kawasan Industri Konawe (KIK), Kawasan Strategis Nasional (KSN) Routa di Konawe, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Aspal Buton, menunjang embarkasi haji Sultra, serta antisipasi jumlah penumpang baik lokal maupun asing.
Kedua, pengembangan Bandar Udara Betoambari untuk mendukung program KEK Asbuton, penopang pariwisata di Kepulauan Buton, dan gerbang transit untuk Indonesia bagian timur. “Peningkatan runway bandara menjadi 2.500 meter x 45 meter sangat penting. Termasuk di dalamnya pembangunan apron, taxi way, terminal penumpang, dan bangunan penunjang lainnya. Bahkan dalam upaya pengembangan bandara itu, Pemprov Sultra dan Pemkot Baubau telah bekerja sama menyiapkan pembebasan lahan seluas 70 hektare,” ujar Gubernur Ali Mazi kepada Menhub, Jumat (5/3).
Ketiga, Gubernur Ali Mazi membahas pengembangan Pelabuhan Nambo/Lawele di Kabupaten Buton. Pelabuhan itu sebagai pintu utama distribusi asbuton ke seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. “Tentunya usulan pengembangan pelabuhan ini tidak terlepas dari program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menargetkan penggunaan aspal Buton sepanjang 1.000 kilometer pada tahun 2021. Terlebih lagi untuk menyukseskan Program KEK Aspal Buton,”bebernya.
Keempat, pembangunan pelabuhan penyeberangan dan fasilitas keselamatan di Sultra untuk mendukung konektivitas kawasan strategis, dalam bentuk Program Zona Keselamatan Transportasi Nasional di Sultra. “Tentu kita berharap, semua usulan kami ini direstui. Sehingga ke depan Sultra akan jauh lebih berkembang, dengan dukungan beragam infrastruktur penunjang pengembangan wilayah,”ungkap Gubernur Ali Mazi didampingi Wali Kota Baubau, AS Tamrin dan Bupati Buton, La Bakry saat persentasi kepada Menhub.
Gubernur Sultra juga menyinggung soal merelokasi pelabuhan penyeberangan di Kota Kendari ke area Bungkutoko dan pengembangan pelabuhan penyeberangan Batulo (Kota Baubau) ke Waramosio (Kabupaten Buton). “Selain itu, pengembangan fasilitas pelabuhan dan area kontainer di Pelabuhan Murhum, Baubau. Ke depannya, Pelabuhan Murhum akan diserahkan pengelolaannya ke badan usaha pelabuhan laut. Upaya ini demi pengembangan kearah yang lebih maju, ” beber Gubernur Ali Mazi.
Penjelasan detail dari gubernur berbuah manis. Kemenhub memberi lampu hijau usulan Pemprov Sultra. Menhub Budi Karya Sumadi menyetujui usulan pengembangan pelabuhan Nambo/Lawele. Pemerintah pusat menyiapkan fasilitas outlet laut bagi lebih dari 40 pemegang IUP Asbuton. “Dengan demikian, pengusaha asbuton tak lagi membuat terminal khusus (tersus) karena berpotensi merusak ekosistem pesisir di Pulau Buton. Kita merespons segala permintaan daerah, terlebih untuk kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujar Menhub.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sultra, Hado Hasina, mengatakan peran pelabuhan Nambo dalam mendukung pengembangan dan pemanfaat asbuton sangat besar. Letaknya sangat strategis. Tak jauh dari sentral produksi asbuton di Kecamatan Lasalimu, Buton. Saat ini pelabuhan belum memadai menjadi tersus karena kondisi exitingnya yang terbatas. Seperti luas dermaga. Hanya 1.029 meter persegi. Sementara luas area yang dibutuhkan untuk dapat mengakomodir stockpile distribusi produk asbuton sekira 37.083,27 meter persegi. Itu untuk Contaider Yard. “Dan dibutuhkan 16.861 meter persegi untuk peningkatan dan pengembangan akses masuk serta area kantor,” kata Hado Hasina.
Untuk pengembangan pelabuhan dibutuhkan anggaran sekira Rp 750 miliar. Kebutuhan anggaran itu sudah diajukan Dishub kepada Kemenhub. Hado Hasina menambahkan keberadaan asbuton akan menambah penerimaan daerah. “Pelabuhan Nambo sentral distribusi produk asbuton ke seluruh Indonesia bahkan untuk kebutuhan ekspor,” pungkasnya.
Anggaran Rp 750 miliar yang diajukan Pemprov ke Kemenhub untuk studi lingkungan sekira Rp 500 juta, master plan Rp 500 juta, pematangan lahan Rp 50 miliar, pembangunan akses ke area penampungan sekira Rp 6 miliar, pembangunan jalan penghubung dermaga ke jalan nasional (1.765 meter) Rp. 35 miliar, pembangunan struktur area penampungan Rp.40 miliar, pembangunan gudang dan kantor pengelola Rp.15 miliar, dan pembangunan dermaga pelabuhan beton Rp.60 miliar. (rah/b)