KNDARINEWS.COM — Perdebatan internal pemerintah Estonia mengenai rencana pembukaan kantor perwakilan Taiwan di Tallinn semakin memanas. Di tengah meningkatnya tensi politik global terkait isu Taiwan, Estonia kini berada dalam dilema diplomatik yang rumit, terlebih keputusan itu bertepatan dengan kunjungan resmi Menteri Luar Negeri Estonia, Margus Tsahkna, ke China.
Situasi kian sensitif karena China meningkatkan tekanan agar Estonia tidak mengikuti langkah Lithuania dalam mempererat hubungan dengan Taipei. Selama ini, Beijing dikenal menggunakan kombinasi bujukan dan tekanan ekonomi untuk memengaruhi negara-negara kecil dalam isu strategis tersebut. Dalam konteks Estonia, pendekatan diplomatik China disertai ancaman ekonomi tersirat yang bertujuan menghalangi dibukanya kantor perwakilan Taiwan.
Menurut laporan European Times, Kamis (27/11/2025), Kementerian Luar Negeri China menyatakan kesiapan untuk “melakukan diskusi praktis dengan Estonia guna meningkatkan saling pengertian dan hubungan bilateral.” Pernyataan itu dinilai sebagai sinyal kuat bahwa Beijing ingin memastikan rencana pembukaan kantor de facto Taiwan di Tallinn yang telah tertunda hampir dua tahun tidak menjadi kenyataan. Penundaan tersebut dipicu perbedaan posisi politik terkait penamaan kantor, serta kekhawatiran terhadap potensi reaksi keras China.
Sejak 2023, Estonia sejatinya telah memberikan izin prinsip untuk pendirian kantor itu. Namun tarik-menarik politik dalam negeri dan dinamika diplomatik eksternal membuat keputusan tersebut tak kunjung difinalisasi. Beijing menilai pembukaan kantor Taiwan, meski tidak berstatus kedutaan resmi, tetap membawa konsekuensi politik signifikan dan menjadi simbol memperkuat hubungan Eropa – Taiwan sesuatu yang berusaha dicegah China.
Bagi Estonia, isu Taiwan bukan sekadar persoalan protokol diplomatik, tetapi turut menyangkut identitas geopolitik negara itu sebagai anggota Uni Eropa dan NATO yang dikenal menjunjung demokrasi dan hak asasi manusia. Di sisi lain, China merupakan mitra ekonomi penting, sehingga risiko balasan ekonomi menjadi pertimbangan serius.
Pengalaman Lithuania pada 2021 kembali menjadi rujukan utama dalam perdebatan ini. Negara Baltik tersebut memilih sikap tegas dengan mengizinkan pembukaan Taiwanese Representative Office di Vilnius. Penggunaan kata “Taiwanese” dipandang China sebagai tantangan terhadap prinsip “Satu-China”, sehingga Beijing merespons dengan menurunkan hubungan diplomatik, memblokir perdagangan, dan menekan perusahaan multinasional agar memutus hubungan dengan pemasok asal Lithuania. Tindakan itu dipandang sebagai bentuk pemaksaan ekonomi terhadap negara kecil yang berani berbeda sikap.
Namun Lithuania tetap bergeming. Pemerintahnya membingkai langkah itu sebagai wujud kedaulatan dan solidaritas demokrasi. Pernyataan keras Menteri Luar Negeri Gabrielius Landsbergis “Kami tidak akan diintimidasi oleh rezim otoriter” bergema luas di Eropa. Uni Eropa kemudian turun tangan, membawa kasus tersebut ke WTO dan memberikan dukungan finansial serta politik untuk memperkuat posisi Lithuania. Krisis itu justru memperkuat persatuan internal Eropa dan mempercepat pembahasan instrumen anti-coercion untuk melindungi negara anggotanya.
Lithuania kemudian berhasil melakukan diversifikasi ekonomi, menarik investasi dari sekutu seperti Amerika Serikat dan Jepang, serta memperdalam hubungan dengan Taiwan, termasuk pembukaan dana kredit senilai USD 200 juta untuk proyek bersama. Meski kini mulai menjajaki normalisasi hubungan dengan Beijing, Lithuania menegaskan tidak akan mengurangi kedekatan diplomatik dengan Taipei.
Kini, Estonia menghadapi pilihan strategis yang dapat membentuk orientasi kebijakan luar negerinya dalam jangka panjang. Jika pemerintah mengizinkan pembukaan kantor Taiwan, Tallinn akan mengirimkan pesan bahwa nilai demokrasi tidak dapat dikompromikan demi kenyamanan ekonomi. Sebaliknya, jika Estonia memilih mundur atau menunda, negara itu berisiko dianggap tunduk pada tekanan eksternal dan melemahkan solidaritas Eropa dalam menghadapi pemaksaan dari kekuatan besar.
Bagi Beijing, menggagalkan langkah Estonia akan menjadi kemenangan simbolis yang menunjukkan pengaruhnya masih kuat di Eropa, meski resistensi terhadap taktik tekanannya terus meningkat. Pada akhirnya, dilema Estonia bukan semata mengenai pembukaan sebuah kantor perwakilan, tetapi bagaimana negara demokrasi menanggapi tekanan otoriter dan bagaimana negara kecil mempertahankan martabat serta posisinya dalam tatanan global yang semakin timpang. (Sindonews)
