KENDARINEWS.COM — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga akhir tahun 2025. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Imbauan tersebut tertuang dalam surat resmi Menkeu Nomor S-662/MK.08/2025 yang ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Dalam surat itu, Purbaya menyoroti penurunan realisasi belanja daerah tahun ini dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang berimbas pada meningkatnya simpanan dana pemerintah daerah di perbankan hingga triwulan III 2025.
“Sejalan dengan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) yang telah mencapai Rp644,8 triliun atau 74% dari total pagu, kami mencatat adanya penurunan belanja daerah dibandingkan tahun lalu, sehingga simpanan dana Pemda di perbankan meningkat,” kata Purbaya dalam surat yang dikutip, Senin (10/11/2025).
Ia menegaskan, percepatan belanja daerah harus dilakukan agar stimulus fiskal dari pemerintah daerah mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2025 tercatat sebesar 5,04% secara tahunan (year on year), sedikit melambat dibanding kuartal sebelumnya yang mencapai 5,12%.
Purbaya meminta para kepala daerah segera mengambil langkah strategis, di antaranya mempercepat penyerapan anggaran secara efisien dan tepat sasaran, memastikan pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga yang telah menyelesaikan proyek Pemda, serta mengoptimalkan dana simpanan di perbankan untuk kegiatan produktif di daerah.
Selain itu, Menkeu menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan belanja APBD. “Monitoring harus dilakukan secara rutin, baik mingguan maupun bulanan, agar evaluasi dan perbaikan dapat dilakukan lebih cepat sesuai arah pembangunan nasional 2026,” tegasnya.
Menurut Purbaya, belanja daerah yang optimal tidak hanya memperkuat ekonomi nasional, tetapi juga mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
