KENDARINEWS.COM—Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra), memutuskan 3 nama sebagai calon Pejabat Gubernur. 3 nama yang digodok yakni Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) Prof. Dr. Muhammad Zamrun F, mantan Kapolda Sultra Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, dan Sekretaris Daerah Sultra Asrun Lio. Tiga nama yang ditetapkan, diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Pengamat politik Sultra Dr. Najib Husain mengatakan, komposisi tiga figur yang diusung DPRD Sultra, merupakan representasi masyarakat di Bumi Anoa. Dari akademisi ada Rektor Universitas Halu Oleo Prof. Dr. Muhammad Zamrun Firihu, yang memiliki pengalaman cukup matang dan tak diragukan kapabilitasnya sebagai pemimpin. Juga ditunjang usia yang sangat muda dan sangat memungkinkan tak begitu mengatasi berbagai problematika dalam suasana politik pergantian Gubernur yang disinyalir terjadi intensitas politik yang tinggi.
“Publik berharap yang bisa menjadi Pj adalah sosok yang energik dan bisa memberikan kontribusi yang optimal. Rektor Universitas Halu Oleo Prof. Zamrun sangat layak,” kata Dr. Najib Husain, Selasa (6/8/2024).
Jabatan rektor yang diemban Prof. Zamrun, kata dia, wajib dipertimbangkan secara khusus dan jangan hanya dilihat sebagai jabatan tambahan saja. Karena jabatan rektor itu tidak mudah karena melingkupi penduduk mahasiswa di Sultra yang berasal dari 17 Kabupaten dan Kota.
“Harus dipertimbangkan secara adil, proporsional dan diberikan hak yang sama,” ujar Dr. Najib.
Menurutnya, ketika yang ditunjuk Kemendagri merupakan figur berlatarbelakang akademisi kampus, bukanlah suatu pilihan yang salah. Karena di Indonesia, kampus selalu menjadi barometer atau rujukan yang paling terdepan untuk menyelesaikan berbagai masalah daerah.
“Para pemimpin kita, mayoritas lahir dari dunia kampus. Ilmu mereka dalam mengemban kekuasaan diserap dari khasanah kampus. Artinya, ketika yang memimpin dari kalangan akademisi, apalagi sekelas Rektor, maka sangat tepat,” beber Najib.
Sosok Asrun Lio juga berlatar belakang akademisi. Yang masuk dunia pemerintahan ketika Ali Mazi menahkodai Gubernur Sultra periode kedua. Sementara Andap Budhi Revianto pernah menjabat sebagai Kapolda Sultra dan Pj Gubernur Sultra saat ini. Kriteria memahami kondisi demografi dan multikultural Sultra secara menyeluruh, tiga tokoh tersebut masuk kategori.
Namun, sambung Najib, ada satu hal yang menjadi perhatian yakni para figur yang diusung mesti benar-benar steril dari Partai politik maupun figur politik tertentu.
“Tujuannya untuk menghindari adanya potensi kongsi di Pilkada 2024. Memposisikan dirinya netral dan benar-benar menjadi pemimpin yang tidak memihak kepada siapapun,” tutur Najib.
Terkait adanya figur titipan untuk Pilkada yang akan digelar November 2024, berpotensi terjadi. Makanya dibutuhkan figur yang berdiri di tengah. Tidak memihak pada parpol ataupun paslon yang ada. Dan seyogianya yang paling tepat untuk ditunjuk sebagai Pj yakni dari pihak kampus.
“Tak kalah pentingnya, identitas Pj yang ditunjuk mewakili kalangan etnis di Sultra, dibanding kemudian mengambil tokoh dari luar yang tidak memahami karakter Sultra,” beber Najib.
Dr. Najib Husain menjelaskan, peran DPRD dalam pengusulan Pj Gubernur sangat vital. Selain menyodorkan nama-nama ke Kemendagri, disitu sisi juga bisa mengawal dengan baik agar sosok yang ditunjuk benar-benar orang yang tepat memimpin Sultra.
“Jangan sampai sudah diusulkan 3 nama ke Kemendagri ternyata yang ditunjuk bukan dari Sultra. Ini tidak boleh terjadi dan DPRD harus mempresure,” tandasnya. (ali).
