Pengelola TPAD Lamban, Gaji ASN Muna Terlambat

KENDARINEWS.COM–Pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemda Muna pada Januari 2024 molor.

Keterlambatan itu menurut Plt Bupati Muna Bahrun Labuta karena lamban dan kurang responsifnya pengelola keuangan dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Muna.

“Olehnya itu, kami akan memberikan teguran kepada TAPD dan Kepala BKAD terkait keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan ASN. Tentunya, keterlambatan ini diharapkan tidak terulang lagi di masa mendatang,” ujar Bachrun melalui pres release pada awak media, kemarin.

Lanjut, Bachrun juga menekankan agar APBD tahun 2024 diupayakan lebih produktif untuk kesejahteraan masyarakat Muna. Dengan meningkatkan porsi anggaran yang menyentuh langsung kegiatan perekonomian masyarakat pada sektor pertanian, perikanan dan peternakan.

Dimana ada empat kebijakan prioritas nasional yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Diantaranya, pengembangan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan ekstrim, pencegahan stunting dan pengendalian inflasi.

“Jadi, dalam rangka mewujudkan kebijakan prioritas nasional dimaksud, pemkab Muna membuat kebijakan terobosan baru. Sehingga menyusun program dan kegiatan yang sesuai dengan potensi lokal yakni pada sub sektor pertanian pengembangkan jagung dan tanaman hortikura, sub sektor perikanan dengan mengembangkan budidaya laut dan sub sektor peternakan dengan mengembangkan budididaya ayam ras petelur,” paparnya.

Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Muna itu minta TAPD untuk melakukan penyesuaian anggaran dalam kebijakan umum anggaran (KUA) prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2024. Agar program-program tersebut dapat terakomodir.

Sebelumnya, juga pihaknya menemukan fakta bahwa dalam KUA PPAS Kabupaten Muna tahun 2024, sangat minim alokasi anggaran untuk upaya pengembangan ekonomi lokal. Serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sesuai pandangan fraksi-fraksi dalam rapat paripurna penetapan APBD.

“Berdasarkan informasi dari berbagai sumber dan ditindaklanjuti dengan rapat TAPD, alokasi kebutuhan prioritas pembangunan itu dapat diperoleh pos anggaran gaji dan tunjangan fungsional ASN yang ditemukan adanya kelebihan penganggaran. Kelebihan ini di lakukan penyesuaian untuk penganggaran program pengembangan ekonomi lokal, guna peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus peningkatan pendapatan asli daerah,” pungkasnya. (deh/kn)

Tinggalkan Balasan