Komitmen Tegakkan Hukum, Kajati Sultra: Menghalangi Penyelidikan, Bakal “Dilibas”

KENDARINEWS.COM–Komitmen penegakkan hukum memegang teguh asas keadilan, profesionalitas, integritas, yang berlandaskan perundangan-undangan menjadi denyut nadi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam bekerja. Dibawah kepemimpinan Dr. Patris Yusrian Jaya S,H., M.H, Kejati Sultra hadir menjawab kebutuhan hukum masyarakat bumi anoa. Memberikan pelayanan terbaik demi terciptanya iklim birokrasi kondusif, terkendali, dan jauh dari malpraktek hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian negara maupun masyarakat. 

“Kami all out bekerja profesional tanpa pandang bulu. Siapa yang diduga bersalah melawan hukum, kami proses. Dan jika ada yang menghalangi, kami libas,” kata Kajari Sultra Dr. Patris Yusrian menerima kunjungan Direksi Kendari Pos yang dipimpin Direktur Utama Irwan Zainudin di ruang kerja Kejati Sultra, Senin (18/9). 

Menurutnya, dalam menjalankan tugas harus benar-benar patuh pada aturan yang mengikat. Status jabatan hanyalah sebuah simbol semata. Namun demikian, melalui jabatan yang diemban memiliki konsekuensi besar. Artinya akan dimintai pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat. 

“Semangat spiritual dalam bekerja sangat sentral. Di dunia kita bisa saja berbohong, namun ketika di akhirat kelak, kita tidak bisa mengelak di pengadilan Allah Swt. Energi ini yang senantiasa saya rawat demi memberikan pelayanan hukum terbaik dalam bekerja,” ujar Dr. Patris. 

Dr Patris Yusrian mengungkapkan, jazirah Sultra memiliki potensi kekayaan alam yang melimpah. Bahkan nyaris meliputi semua sektor. Saat ini yang paling sengit di eksplorasi adalah sektor pertambangan dan pariwisata. Sumber Daya Alam (SDA) yang besar dapat mengantarkan pada kemajuan daerah dan kesejahteraan, kemakmuran bagi masyarakat. Sebaliknya, juga bisa menjadi malapetaka. Semua tergantung pada sistem pengelolaan. Pada titik inilah subtansi pengawasan sangat esensial. Memastikan sistem pengelolaan SDA berjalan sesuai koridor regulasi yang digariskan.

“Gerilya perusahaan tambang dalam mengeksploitasi SDA pasti bermuara mendapatkan keuntungan. Hal ini pasti dan tak bisa dinafikan. Namun mereka mesti menyadari dan melaksanakan kewajiban sesuai regulasi yang mengatur. Pada titik ini pentingnya pengawasan, agar potensi melanggar aturan tidak terjadi. Terutama terlaksananya kewajiban perusahaan kepada pemerintah pusat, daerah dan masyarakat pada umumnya. Termasuk kewajibannya tatkala selesai melakukan aktivitas pertambangan,” jelas Dr. Patris. 

Mantan Wakajati DKI Jakarta ini meyakini upaya penegakan hukum secara profesional akan menuai tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang dipimpinnya. Meski di tengah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), namun jika berakselerasi secara harmoni dalam menjalankan tugas, pasti akan menghasilkan kinerja yang baik sesuai harapan dan cita-cita bersama. 

“Keterbatasan SDM aparatur Kejati Sultra, tidak menjadi penghalang dalam memberikan pelayanan maksimal. Ini semua bentuk pengabdian optimal bagi daerah dan bangsa Indonesia,” beber Dr. Patris.

Pada prinsipnya, lanjut Patris, Kejati Sultra berkomitmen mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Tentunya mencapai cita-cita besar tersebut mesti tercipta karakter kelembagaan yang berintegritas dan tegak lurus dalam menjalankan tugas. Penerapan zona integritas bebas KKN adalah salah satu formulasi tepat untuk meningkatkan wibawa serta citra Kejaksaan.

“Pencanangan pembagunan zona integritas merupakan upaya penting kita bersama. Karena mencerminkan tekad dan tanggungjawab untuk menjadikan korps Adhyaksa yang profesional dalam rangka reformasi birokrasi,” ungkapnya 

Dr. Patris Yusrian menambahkan, upaya dan kerja keras tersebut mesti dibarengi akurasi informasi yang disampaikan media massa ke ruang publik. Sinergitas dengan media massa sangatlah penting. Mengingat ketepatan informasi yang disampaikan media massa diyakini dapat meningkatkan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Korps Adhyaksa. Tak kalah pentingnya, untuk mereduksi fitnah dan missinformasi yang menyerang dan mendiskreditkan institusi Kejaksaan. 

“Sinergisitas Kejati Sultra dengan harian Kendari Pos dalam penyajian berita diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik (public trust). Media massa menjadi kontrol sosial dan pilar keempat demokrasi. Kebebasan pers digunakan sebagai ukuran untuk melihat demokratisasi sebuah negara. Salah satu kesamaan semangat adhyaksa dengan media massa yakni mengedepankan profesionalisme dan independensi,” pungkas Dr. Patris. 

Sementara itu Direktur Utama (Dirut) Kendari Pos, Irwan Zainuddin mengatakan era disrupsi membawa perubahan secara fundamental yang mengubah sistem, tatanan, dan landscape kehidupan. Di era kekinian, masyarakat begitu mudah menyerap beragam informasi melalui media sosial. Masyarakat kadang tidak dapat membedakan informasi yang berdasarkan fakta dan berita hoaks.

Untuk itu Kendari Pos hadir dengan inovasi tanpa mengurangi kualitas pemberitaannya yang menyajikan fakta dan layak untuk dikonsumsi masyarakat. Kendari Pos pun sangat mendukung kerja-kerja Kejaksaan di Sultra. “Saya berharap sinergisitas Kendari Pos dan Kejati Sultra terus terjaga,” kata Irwan Zainuddin.

Dia berharap sinergi Kendari Pos dan Kejati Sultra terus terjaga dan tetap kokoh. Sinergisitas itu terjaga dalam derap langkah yang sama yakni membangun daerah. 

“Kendari Pos terus meningkatkan kualitas sajian informasi. Jauh dari berita hoaks sesuai tagline Kendari Pos, Santun dan Menginspirasi. Kemasan pemberitaan berlandaskan paradigma good news is the best news,” pungkas Dirut Irwan Zainuddin yang didampingi Wakil Direktur Kendari Pos Awal dan Pimpinan Redaksi Kendari Pos, Inong Saputra, serta jajaran managemen. (ali/kn)

Tinggalkan Balasan