Pemprov Sultra Optimalkan PAD Sektor Pertambangan

KENDARINEWS.COM–Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berupaya terus mendorong pengoptimalan Pajak Asli Daerah (PAD) sektor pertambangan khususnya dalam penatikan pajak air permukaan.

Upaya itu dilakukan melalui Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Penyerahan surat kuasa  khusus dalam rangka optimalisasi PAD sektor pertambangan  antara pihak  Pemprov, KPK dan Kejaksaan Tinggi Sultra. 

Mengingat tunggakan perusahaan pertambangan di Sultra telah mencapai kurang lebih Rp31 Miliar untuk 89 perusahaan.

Asisten I Setda Sultra, Suharno mengatakan, tentu, momen ini sangat penting dan merupakan suatu kesyukuran. Dimana Pemprov bakal dibantu Kejaksaan dan KPK dalam mengoptimalkan PAD sektor pertambangan.

“Syukur alhamdulillah saat ini kita dibantu kejaksanaan dan KPK dalam mengoptimalkan PAD.  Sebab kita ketahui bersama satu-satunya pendapatan yang langsung diterima oleh pemda ini adalah PAD khususnya air permukaan. Namun di Sultra perusaan tambanga masih banyak yang belum menuntaskan kewajibanya itu,”kata Suharno usai penandatanganan kerjasama bersama KPK dan Kejati Sultra di Ruang Pola Kantor Gubernur,Rabu (6/8)

Dijelaskan, dalam mendorong langkah penarikan pajak ini, sejak beberapa tahun lalu, Pemprov telah bersurat ke perusahaan-perusahaan yang menunggak pajak. Namun faktanya sampai saat ini kewajiban itu bekum mereka tuntaskan.

“Sekarangkan boleh dikatakan agak susah mengambil hak- hak kita. Tetapi tentu kami sangat optimis dapat menarik PAD melalui sektor pajak air permukaan apalagi tadi bagian Datun ( Perdata dan Tata Usaha Negara) Kejati cakan langsung action untuk membantu pemprov menarik PAD ini,”ujarnya.

Sebab, setelah ini Pemprov, KPK dan Kejati Sultra bakal membuat  timeline. Terkait langkah-langkah yang akan dilakukan dalam upaya menarik hak-hak Pemprov Sultra. Air sudah diambil sementara pajaknya mereka tak mau bayar.

“Kami harap kewajiban-kewajiban dari para penambang khususnya air permukaan segera dipenuhi sehingga Pemerintah daerah juga bisa merasakan pajak mereka melalui PAD,”harapnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Sultra, Mujahidin mengatakan, dalam kegiatan ini turut serta 6 Kabupaten yang memiliki perusahaan tambang di daerahnya diantaranya Kabupaten Bombana, Konawe,Konawe Utara, Konawe Kepualauan,Kolaka dan Kolaka Utara.

“Disini kita jelaskan terdapat 89 perusahaan pertambangan di Sultra yang belum menuntaskan kewajiban pajak air permukaanya. Dimana total tunggakan keseluruhan sekira Rp31 Miliar. Dengan total tagihan tambang terbesar di PT VDNI sekira Rp26 Miliar. Data tagihan ini sejak 2017 sampai 2020,”jelasnya.

Ditempat yang sama, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sultra, Herry Ahmad Pribadi, mengaku, kegiatan kerjasama Pemprov, KPK dan Kejati Sultra sesungguhnya sudah terjadwalkan sejak lama,  untuk memgoptimalkan pendapatan daerah melalui hasil tambang.  Namun baru dapat terealisasi saat ini.

Dalam kerjasama yang dilakukan Kejati bertindak atas pendataan tata usaha negara atau Datun. Bukan tindakan yang sifatnya represif seperti kasus-kasus sebelumnya.

“Ini kegiatan pendekatan untuk mengimbau agar  perusahaan yang tak membayar pajak dengan kesadaranya dapat menubtaskan kewajibanya. Karena inikan untuk kepentingan rakyat juga. Lagian perusahaan udah ambil sumberdaya alamnya, terus hmgak mau bayar, nah itu tentu harus menjadi perhatian,”pungkasnya. (rah/kn)

Tinggalkan Balasan