Kejati Menduga Ada Upaya “Obstruction of Justice” Pada Sidang Praperadilan Direktur KKP

KENDARINEWS.COM—Pasca ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pertambangan di wilayah konsesi Izin Usaha pertambangan ( IUP) PT Antam di Kabupaten Konawe Utara pada 5 juni 2023 lalu, Direktur PT Kabaena Kromit Pratama (KKP) inisial AA mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Kendari.

Hanya saja, dalam sidang yang dipimpin oleh majelis hakim Sera Achmad SH, MH dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari pihak pemohon pada Selasa (20/6) tersebut, terdapat sesuatu hal yang janggal dalam sidang praperadilan itu. Dimana ahli pemohon atas nama Dr. Makkah telah menyampaikan kebohongan dalam Kurikulum Vitaenya (CV). Ia mengaku bahwa pernah menjadi ahli dari termohon dalam perkara pra peradilan nomor : 12/Pid. Pra/2021 PN Kdi dalam kasus PT Toshida kala itu.

Atas keterangan yang disampaikan oleh ahli termohon dalam sidang praperadilan di PN Kendari itu, pihak penyidik Kejati Sultra membantah atas keterangan ahli pemohon tersebut. Penyidik Kejati Sultra mengatakan bahwa sesungguhnya dalam perkara prapid PT Toshida tersebut dengan pemohon atas nama La Ode Sinarwan Oda termohon Kepala Kejati Sultra, ahli dari termohon bukanlah DR.Makkah, melainkan Dr. Oheo K. Haris. Dari keterangan palsu ahli pemohon tersebut menimbulkan kecenderungan ada upaya menghalangi proses hukum atau Obstruction of Justice.

Secara terpisah, Asisten Inteligen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) Ade Hermawan SH.,MH. mengatakan, pada prinsipnya, pengajuan pra peradilan itu sah-sah saja dilakukan oleh pemohon, selaku tersangka karena itu adalah haknya.

“Dan kami (kejaksaan) selaku termohon kita hadiri sidang praperadilan untuk membuktikan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Kejati Sultra ini sudah berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan dua alat bukti yang cukup. Yakni saksi dan dokumen surat yang erat kaitannya dengan pihak tersangka. Dan saat ini sedang berlangsung sidang pembuktian di PN Kendari,” katanya usai ditemui di ruang kerjanya, Rabu (21/6) kemarin.

Terkait adanya dugaan keterangan palsu yang disampaikan oleh ahli pemohon, Ade Hermawan menegaskan, apabila ada keterangan yang disampaikan oleh pihak ahli yang tidak benar, maka pihaknya tetap akan melakukan pengujian sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Karena tindakan tersebut merupakan obstruction of justice atau tindak pidana upaya menghalang-halangi proses hukum.

“Dan kalaupun ini terkbukti ada indikasi dianggap menghalang-halangi penyidikan kita, maka bisa dikenakan pasal 221 KUHP dan pasal 21 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor. yang merintangi upaya penyidikan,” tegasnya. (kam/kn)

Tinggalkan Balasan