Menteri LHK Tetapkan PT.CNI Berstatus Proper Biru


–Terkait Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

KENDARINEWS.COM — Dalam melakukan aktivitas pertambangan, PT.Ceria Nugraha Indotama (PT CNI) tidak mengejar keuntungan semata dengan mengeruk hasil bumi. Namun perusahaan tersebut sangat perhatian terhadap lingkungan hidup di wilayah operasionalnya. Kepedulian PT CNI terhadap pengelolaan lingkungan hidup itu diakui oleh pemerintah pusat melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) RI.

Tudingan tak berdasar terhadap PT.CNI melakukan kejahatan lingkungan dipatahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sultra, Andi Makkawaru, Senin (5/6), kemarin. Sebaliknya, menurut Andi Makkawaru, PT.CNI ditetapkan sebagai perusahaan pertambangan berstatus Peringkat Proper Biru berturut-turut dari tahun 2018 hingga 2022.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sultra, Andi Makkawaru

“Itu sesuai penilaian oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri LHK No.SK.386/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri LHK No.SK.1299/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2022 tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2022,” sebut Kepala DLH Sultra, Andi Makkawaru, Senin, kemarin.

SK tersebut menguraikan, penilaian dan penetapan peserta penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup dilakukan terhadap 3.200 (tiga ribu dua ratus) perusahaan. Hasilnya, 3.139 perusahaan ditetapkan peringkatnya. PT.CNI berada diperingkat biru 1.823 dari 3.139 perusahaan

“Adapun perusahaan pemegang proper biru adalah perusahaan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Artinya telah memenuhi semua aspek yang dipersyaratan oleh Kementerian LHK,” ungkap Andi Makkawaru.

Menurut Andi Makkawaru, dalam penilaian proper pada perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya alam sesuai Permen LHK No 1 tahun 2021 tentang proper, menitikberatkan pada beberapa aspek yakni, dokumen lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3 serta pengendalian kerusakan lingkungan.

Andi Makkawaru, menjelaskan, berdasarkan peraturan menteri tersebut, program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut proper adalah evaluasi kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

“Proper merupakan penghargaan bagi dunia usaha yang menunjukkan kinerja luar biasa dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penghargaan terhadap dunia usaha dilakukan melalui proses evaluasi terhadap ketaatan peraturan pengelolaan lingkungan hidup, penerapan sistem manajemen lingkungan, efisiensi energi, konservasi air, pengurangan emisi, perlindungan keanekaragaman hayati, limbah B3 dan limbah padat Non B3 serta pemberdayaan masyarakat,” jelas Andi Makkawaru.

Ia menambahkan, penilaian juga termasuk pengendalian kerusakan lahan meliputi upaya sistematis yang terdiri dari pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan lahan akibat pertambangan.

“Termasuk juga analisis mengenai dampak pingkungan hidup (Amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan dan pengelolaan lingkungan yang disebut RKL/RPL,” rinci Andi Makkawaru.

“Selain itu, persetujuan lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta audit lingkungan hidup berupa evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah,” sambung Andi Makkawaru.

Dengan adanya penilaian proper, menunjukkan perusahaan bertanggungjawab dan bersungguh-sungguh memenuhi kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidupnya. “Hal ini  juga yang sangat perlu untuk di pahami bersama oleh pihak-pihak terkait,” tutup Andi Makkawaru. (fad/b/rls)

Tinggalkan Balasan