Uang Negara untuk Membangun dan Kesejahteraan Masyarakat

KENDARINEWS.COM — Performa pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan inklusif melalui pelaksanaan program-program dengan memperhatikan tata kelola baik, terus diitingkatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel). Bupati, H. Surunuddin Dangga, mengatakan, penerapan tata kelola keuangan yang baik akan mendorong pencapaian target dan sasaran program. Olehnya itu Surunuddin menegaskan, seluruh aparaturnya harus cerdas dan bijak, agar pembangunan ke masyarakat dapat terwujud dengan tidak menyalahi pengelolaan anggaran.

Dikatakannya, pengelolaan anggaran harus berawal dari perencanaan dan memahami betul penggunaan dan tata kelola.
“Penggunaan uang negara sudah ada aturannya. Tidak bisa sesuka hati. Jalankan sesuai aturan dalam pengelolaan anggaran negara,” tegas Konsel-1 itu saat sosialisasi optimalisasi peran, tugas dan fungsi BPK dan DPR RI dalam pengawasan pengelolaan dana desa, di auditorium kantor bupati Konsel, Kamis (10/5).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dadek Nandemar, didampingi Anggota Komisi XI DPR RI, Bahtra. Termasuk Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo, Kajari, Herlina Rauf, Sekretaris Kabupaten, Hj. St. Chadidjah dan para kepala OPD serta diikuti 336 kepala desa yang ada di daerah itu. Pertemuan tersebut difokuskan pada peningkatan kinerja para kepala desa dalam mengelola anggaran negara dalam hal ini DD dan ADD. Lebih lanjut Surunuddin berpesan pada para kepala desa agar membuat perencanaan yang baik jika mau berprestasi.

“Kita bangun desa berdasarkan potensinya masing-masing, tentu harus didukung oleh program pembangunan yang sudah didudukan bersama. Karena sekali lagi, pengelolaan yang baik berawal dari perencanaan, guna mewujudkan pembangunan daerah dan mendorong kesejahteraan masyarakat,” terangnya. Kepala BPK Perwakilan Sultra, Dadek Nandemar, menekankan agar kepala desa secara baik mengelola DD. Pengelolaan anggaran negara itu harus akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Jadi kalau menerima pendapatan, uangnya itu harus ada bukti. Disimpan di mana, dibelanjakan ada buktinya, belanja dimana. Sisanya harus cocok, uang yang dibelanjakan harus pas dengan ketersediaan anggaran,” jelasnya. BPK, kata dia, bertugas memperbaiki tata kelola keuangan yang muaranya dalam bentuk rekomendasi. “Intinya kami melakukan perbaikan dan pembinaan agar kedepan tidak ada lagi masalah-masalah berkaitan dengan penggunaan anggaran negara,” tekannya. (b/ndi)

Tinggalkan Balasan