Desa Jadi Lokomotif Pembangunan Daerah

KENDARINEWS.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel) di bawah kendali Bupati, H. Surunuddin Dangga, memosisikan desa sebagai lokomotif pembangunan daerah. Kebijakan yang mendukung pembangunan daerah tersebut telah dimuat pada RPJMD tahun 2021-2026. Surunuddin mengatakan, keberhasilan sebuah daerah akan tercermin dari kualitas pembangunan di desa. Sehingga diharapkan, aparatur pemerintah pada tingkat desa selalu bahu-membahu, memastikan terjadi sinergisitas yang baik antara kebijakan RPJMD kabupaten dengan rencana pembangunan jangka menengah di wilayah tersebut.

“Sinergi itu salah satunya melalui implementasi belanja dana desa yang optimal untuk pembangunan. Antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) satu langkah memosisikan wilayahnya sebagai lokomotif pembangunan daerah,” ungkapnya, kemarin. Olehnya itu diharapkan agar kelembagaan BPD mendukung Pemerintah Desa. Memberikan pengawasan yang baik, agar cita-cita “Desa Maju Konsel Hebat”, dapat tercapai.

Surunuddin menyebut, sinergisitas positif antara BPD dengan kepala desa akan memberikan energi bagi pembangunan. Sejak 2016 lalu, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana desa yang cukup besar setiap tahun. “Sebelumnya telah terdapat kebijakan pemberian alokasi dana desa (ADD) bagi Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten. ADD ini merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten minimal 10% dari DAU,” jelasnya.

Desa juga dapat menghasilkan pendapatan apabila potensi ekonominya dimanfaatkan maksimal. Tentu didukung oleh Pemerintah Desa yang kreatif dan inovatif. Sehingga, kata Surunuddin, secara umum terdapat tiga sumber utama pendapatan desa pada APBDesa. Yakni dana desa, alokasi dana desa dan pendapatan asli desa.
“Keberadaan BPD dalam Pemerintahan Desa memiliki peran strategis dalam kebijakan penganggaran dan sekaligus pengawasan kinerja kepala desa. Ke depan, Pemkab Konsel dengan keterbatasan anggaran yang ada, akan tetap mendukung peningkatan alokasi anggaran melalui alokasi dana desa, mendukung operasional termasuk menyediakan jaminan sosial bagi pengurus BPD dengan memberikan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2023,” janji Konsel-1 tersebut. (ndi)

Tinggalkan Balasan