BKKBN Evaluasi Kinerja Satgas Stunting Sultra

KENDARINEWS.COM — BKKBN Perwakilan Sultra berupaya keras menurunkan angka stunting di Bumi Anoa. Itu diwujudkan lewat evaluasi kinerja Satgas Stunting. Sekretaris BKKBN Sultra, Muslimin menjelaskan, sesuai Perpres Nomor 72 tahun 2021, BKKBN ditunjuk sebagai ketua percepatan penurunan stunting.

Selanjutnya provinsi membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di kabupaten/Kota. Pembentukan Tim PPS diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan yang konvergensi. “Tahun 2022, persentasi prevalensi stunting Sultra ada di posisi 27,7 persen yang sebelumnya di tahun 2021, berada diangka 30,2 persen. Turun 2,4 persen,” ujar Muslimin dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Muslimin menambahkan, capaian ini tentu saja menjadi kerja semua lintas sektor. Meskipun Sultra masih diposisi 12 provinsi prioritas percepatan penurunan stunting. “Sesuai data hasil survey SSGI tahun 2022 yang sudah rilis awal tahun 2023, akan menjadi dasar intervensi pelaksanaan program,” jelasnya. “Sesuai data itu juga, terkait kegiatan audit kasus stunting, maka akan dimungkinkan dilakukan pengukuran ulang data keluarga yang beresiko stunting. Dimungkinkan setelah dilakukan pengukuran ulang, akan terjadi perubahan signifikan,” tambahnya.

Evaluasi dari BPKP, rata -rata nilai Provinsi Sultra mendapatkan rapor merah pada tahun 2022. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama agar tahun ini dapat diperbaiki. Lanjut Muslimin, seluruh tim harus berbuat lebih awal, dalam menyiapkan bahan yang dibutuhkan, terkait data sesuai tugas pokok satgas PPS. Yakni melakukan koordinasi 8 aksi konvergensi yang ada di aplikasi data SIPASTI. Sekadar informasi, evaluasi kinerja satgas stunting di Sultra, dirangkaikan dengan paparan materi, terkait penguatan program percepatan penurunan stunting melalui dana BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana). Termasuk evaluasi kinerja dan capaian output satgas percepatan penurunan stunting. (ags)

Tinggalkan Balasan