–Harta Berlimpah, KPK Panggil Kepala Bea Cukai Makassar
KENDARINEWS.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, sebanyak 134 pegawai pajak memiliki saham di 280 perusahaan. Hal ini ditemukan, setelah KPK menelusuri Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
“Kita lakukan pendalaman terhadap data yang kita punya, tercatat bahwa 134 pegawai pajak ternyata punya saham di 280 perusahaan,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (8/3).
Pahala menjelaskan, ASN Ditjen Pajak bukan tidak boleh memiliki saham. Namun, aturan yang ada masih belum jelas. Menurutnya, PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tidak jelas melarang ASN memiliki saham. “Nah ini tidak jelas disebut bahwa tidak tegas dilarang, tetapi dibilang begini, harus beretika, Tidak berhubungan dengan pekerjaan,” ucap Pahala.
Terkait 280 perusahaan yang ditanam saham oleh ratusan pegawai pajak, kata Pahala, hal itu sangat berisiko apabila perusahaan itu merupakan konsultan pajak. “Pekerjaan saya pegawai pajak, tapi saya punya saham di konsultan pajak. Itu yang kita dalami, jadi itu yang kita dapat dari data LHKPN kita,” ungkap Pahala.
Pahala memastikan, pihaknya akan menyerahkan data tersebut ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini penting, agar Kemenkeu untuk ditindaklanjuti lebih lanjut “Nanti akan kita sampaikan ke Kemenkeu juga untuk didalami 134 orang ini sambil kita lihat juga gimana profil dan kekayaannya,” ungkap Pahala.
KPK berencana memanggil Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar, Andhi Pramono pekan depan. Pemanggilan ini dilakukan untuk mengklarifikasi harta kekayaan Andhi yang kini menjadi sorotan publik. “Hari ini kita juga dapat informasi ada di media sosial itu ya Bea cukai Makassar saudara APR (Andhi Pramono),” kata Pahala.
Pahala mengakui, pihaknya sudah mendapatkan laporan hasil analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait Andhi Pramono sejak Maret 2022. “Kita akan lakukan pemeriksaan LHKPN, kita klarifikasi terhadap Andhi Pramono mungkin minggu depan kita undang,” ucap Pahala.
Sementara itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengakui, pihaknya sudah menelusuri asal-usul harta kekayaan yang dimiliki Andhi Pramono. Bahkan, PPATK telah mengirim hasil analisis penelusuran tersebut kepada KPK pada awal 2022 lalu. “Ya kami sudah kirim HA ke KPK sejak awal 2022 atas nama yang bersangkutan,” ungkap Ivan dikonfirmasi, Rabu (8/3).
PPATK menduga, Andhi Pramono sama seperti mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo yang juga menggunakan nominee untuk membeli aset. “Ya dugaan demikian,” ucap Ivan.
Sebagaimana diketahui, harta kekayaan diduga milik Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono viral, setelah diungkap netizen di media sosial Twitter. Salah satu aset yang viral itu berupa rumah mewah yang diduga berada di kawasan Legenda Wisata Cibubur.
Mengutip LHKPN Andhi Pramono yang dilaporkan pada 16 Februari 2022, memiliki harta sebesar Rp 13,7 miliar. Andi juga tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa kota seperti Batam, Bogor, Salatiga, Jakarta, Banyuasin, Karimun, dan Cianjur. Total harta kekayaan tidak bergerak itu senilai Rp 6,9 miliar.
Kemudian, sebesar Rp 1,8 miliar berupa alat transportasi, Rp 706,5 juta berupa harta bergerak lainnya, Rp 2,9 miliar berupa surat berharga dan sejumlah Rp 1,2 miliar berupa kas dan setara kas.(jpg)
