oleh

Diduga Ada “Permainan” Pengadaan Obat di Mubar, Begini Kata Bupati Bahri

KENDARINEWS.COM — Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar), Bahri melakukan inpeksi mendadak (Sidak) di beberapa kantor Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Mubar Rabu (13/7). Hasilnya Bahri menemukan fakta adanya sejumlah obat yang telah kedaluwarsa. Kemudian ada obat yang tidak sesuai dengan spesifikasi permintaan Puskesmas. Sehingga Bahri menduga ada “permainan” pada sistim pengadaan obat-obatan di Mubar.

“Pertama saya menemukan obat banyak yang tidak sesuai dengan permintaan Puskesmas. Kedua obat sudah kedaluwarsa. Seperti di Puskesmas Marobea (obat) diterima Juni dan Juli langsung ekspayer. Jangan sampai volumenya yang dimainkan. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di Mubar. Kalau ada maka kita serahkan saja ke proses hukum,” kata Bahri.

Lanjutnya, Puskesmas adalah gardan terdepan pemberi pelayanan kesehatan pada masyarakat. Tidak boleh ada yang coba bermain-main apalagi sampai mencari keuntungan dalam pengadaan obat. Makanya pihaknya akan
memerintahkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk mereview secara mendalam bagaimana proses pengadaan obat di Mubar. Dari mulai Rencana Kebutuhan Obata (RKO), sampai pada proses pengadaanya, termasuk bagaimana serah terimanya.

“Saya pengen mendapatkan gambaran utuh bagaimana manajemen pengadaan obat yang ada di Mubar. Karena selalu banyak obat yang sisa diakhir tahun. Sisa dalam konteks tidak dipakai oleh masyarakat. Berarti disusun tidak sesuai kebutuhan,” ucapnya.

Direktur Perencana Keuangan Daerah, Kemetrian Dalam Negeri (Kemendagri) itu mempersoalkan bagaimana aspek perencanaan. Bahri tidak ingin anggaran yang digelontorkan untuk peningkatan pelayanan kesehatan tetapi justru tidak berjalan maksimal. Apalagi dalam kondisi keuangan yang terbatas.

“Dalam pelaksanaanya banyak obat yang tersisa. Dari semua Puskesmas yang saya cek, jenis obatnya sama, itu-itu saja. Takutnya ini sistim proyek. Yang penting mengejar realisasi tinggi tapi tidak melihat kebutuhan obat. Itulah saya tugaskan APIP, inspektorat mereview itu semua. Kalau terbukti, maka dari APIP bisa jadi permulaan untuk kita masuk kerana hukum,” ungkapnya.

“Kita mau lihat bagaimana pengadaan logistik obat ini. Dari sisi perencanaanya dan pengadaanya. Kemudian dari sisi monitoring dan evaluasi dalam rangka mengevaluasi apakah kebutuhan obat itu sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” sambung Bahri.

Mubar satu itu menjelaskan bahwa ada tiga model dalam Penetapan kebutuhan obat. Pertama berdasarkan kebutuhan, kedua epidemologi, dan ketiga ada kebutuhan obat yang sifatnya esensial. Kemudian pengadaan obat itu harus sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. “Saya juga mengecek, 40 obat yang mestinya ada di Puskesmas tidak semuanya ada. Padahal obat itu wajib ada di Puskesmas. Seperti parasetamol,” tandasnya.

Sidak yang dilakukan Bahri di Puskesmas telah memasuki hari kedua. Seluruh Puskesmas yang ada di tiga wilayah besar di Mubar dalam hal ini Kecamatan Lawa Raya, Kusambi Raya dan Tiworo Raya sudah dikujungi. Berbagai jenis obat-obatan ditemukan telah kedaluwarsa dan anehnya jenis obatnya sama. Salah satunya adalah jenis obat amoxiccilin trihydrate sirup. “Kalau untuk jumlah sebenarnya sudah sesuai. Hanya saja untuk jenis obatnya tidak sesuai permintaan. Obat yang datang tidak sesuai permintaan,” singkat Kepala Puskesmas Barangka, Riwayani.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Mubar, LM Ishar Masiala menuturkan bahwa obat kedaluwarsa merupakan obat yang tidak termanfaatkan sampai dengan waktu expayernya obat tersebut. Menurutnya, obat kadaluarsa merupakan hal yang biasa, sebab setiap tahunnya pasti ada obat yang expayer. “Jadi, jika ada ditemukan obat yang kadaluarsa berarti tingkat kesehatan masyarakat sudah baik atau sehat. Artinya, karena masyarakat tidak ada yang sakit, maka obat tersebut tidak digunakan,” tandasnya. (ahi)

Komentar

Tinggalkan Balasan