oleh

Berkelakuan Baik, 900 Napi ‘Bebas’

KENDARINEWS.COM–Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
Sulawesi Tenggara (Sultra) mengeluarkan kebijakan asimilasi para narapidana
(Napi). Tercatat sejak pandemi Covid-19
(2020) hingga tahun ini sebanyak 900 napi
mendapatkan asimilasi rumah.

Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sultra, Muslim menjelaskan kebijakan asimilasi terhadap napi sudah diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Hukum dan HAM. Aturan ini mengatur tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas hingga cuti bersyarat narapidana dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

“Kebijakan ini dikeluarkan untuk melindungi masyarakat dari penularan Covid-19,” ungkap Muslim kemarin.

Dengan kebijakan asimilasi ini lanjutnya, Kemenkumham lebih mudah memberikan pembinaan dan penyadaran kepada napi. Pasalnya, ada keterlibatan keluarga yang bersangkutan.

“Kami harap mereka bisa berbuat baik karena sudah kembali bersama keluarga. Mereka harus berjanji agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum,” kata Muslim.

Pemberian bebas asimilasi sambungnya,
tak sembarangan. Napi harus memenuhi
sejumlah persyaratan, diantaranya telah
menjalani hukuman minimal 5 tahun,
berkelakuan baik saat menjalani tahanan,
serta berkomitmen tidak akan melakukan
perbuatan yang melanggar hukum. Kebijakan ini, berlaku untuk seluruh napi termasuk koruptor dan napi narkoba.

“Napi korupsi bisa dapat asimilasi maupun remisi asalkan telah menjalani hukuman minimal 5 tahun dan telah mengganti
kerugian negara serta membayar denda
yang diberikan negara. Begitupun napi
narkoba. Harus sehat dan steril dari narkoba. Yang terpenting berkomitmen tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum,”pungkasnya. (kn)

Komentar

Tinggalkan Balasan