Warga Tagih Janji PT PMS

KENDARINEWS.COM–Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup telah menginstruksikan PT Putra Mekongga Sejahtera (PMS) untuk melaksanakan kewajibannya melakukan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) di Desa Tikonu, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka. Namun, hingga kini instruksi itu belum dilaksanakan oleh perusahaan tambang swasta tersebut.

Dengan kondisi yang ada, warga Desa Tikonu, Hamzah, memertanyakan komitmen PT PMS. Sebab menurutnya, wacana rehabilitasi DAS di Desa Tikonu telah diembuskan oleh pihak perusahaan dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sejak tahun 2019 lalu. Namun, faktanya hingga kini wacana tersebut belum juga direalisasikan.

“Kami mendesak kepada pihak perusahaan dan KPH Mekongga Selatan untuk segera merealisasikan kegiatan rehabilitasi DAS yang sudah beberapa tahun belum ada kejelasan. Padahal saat survei dilaksanakan oleh pihak KPH, kegiatan rehabilitasi DAS akan segera dilakukan, tapi sampai hari ini belum juga dilaksanakan,” sindirnya, Senin (6/6).

Manager Umum PT PMS, Muhammad Juraij, yang ditemui di kantornya, mengaku jika pihaknya belum melaksanakan kewajibannya tersebut. Ia berargumen, penyebab tak dilaksanakannya rehab DAS tersebut karena belum ada kesepakatan antara pihaknya dengan lembaga yang nanti akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan.

“Inikan anggarannya besar, jadi tidak bisa atas nama perorangan. Harus lembaga. Ada PT tapi sampai hari ini tidak bisa membuat kesepakatan dengan kami terkait dengan penyelesaiannya,” jelasnya. Terkait luasan DAS yang akan direhab, kata Juraij mencapai 385 hektare. “Yang tugaskan kami rehab DAS di lokasi tersebut adalah Kementerian Lingkungan Hidup,” bebernya.

Ia mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah persiapan seperti rancangan teknis dan pelaksanaan. Namun, pihaknya enggan terburu-buru dalam melaksanakan rehab DAS tersebut.
“Inikan dananya ratusan miliar. Itu sangat besar dan kami khawatirkan jangan sampai dana tersebut telah kami kucurkan tapi rehab DAS tersebut gagal. Jadi tinggal kesepakatan itu saja kendalanya,” ungkapnya.

Juraij menegaskan, pihaknya akan tetap melaksanakan rehab DAS tersebut. Sebab, kata dia hal itu merupakan kewajiban. “Yang jelas itu akan kami laksanakan sebelum izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) berakhir pada tahun 2029. Jika kewajiban itu tidak dilaksanakan maka akan ada sanksinya. Aset pemilik akan disita oleh negara,” tandasnya. (kn)

Tinggalkan Balasan