KENDARINEWS.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton punya perhatian lebih pada sektor kesehatan. Alokasi APBD untuk sektor strategis itu sudah diporsikan sesuai amanat undang-undang, yakni 10 persen setiap tahun. Termasuk didalamnya anggaran untuk kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk warga kurang mampu. Hanya saja, fakta di lapangan mengungkapkan, masih ada banyak warga yang belum mengantongi kartu pelayanan untuk sehat tersebut.
Kepala BPJS Kesehatan Baubau yang juga membawahi wilayah Buton, Andri Nurcahyanto, menyebutkan, cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Buton baru 70 persen. “Kalau Buton, yang induk itu baru 70 persen dari jumlah penduduknya. Kendalanya masih ada yang belum punya KTP elektronik, kemudian tingkat kelahiran juga,” jelasnya, Selasa (14/12).
Sementara itu Bupati Buton, La Bakry juga mengaku heran dengan banyaknya jumlah warga yang belum terdaftar sebagai peserta JKN. Padahal Pemkab telah menggelontorkan anggaran miliaran rupiah untuk itu.
“Iya saya juga masih berpikir, ini kenapa bisa masih banyak yang belum. Padahal kita anggarkan terus. Nanti saya diskusikan dengan instansi terkait supaya dicek titik masalahnya apa. Apakah soal pendataannya yang kurang maksimal, atau masyarakat yang tidak mau mengurus. Nanti saya kroscek,” janji Buton-1 tersebut.
Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton, Sunardin Dani, mengatakan, setiap tahun telah dianggarkan sebesar Rp 7 miliar untuk JKN. “Itu untuk sekitar 40 ribu orang yang kita bayarkan. Tapi masalahnya kadang yang banyak sakit ini yang tidak punya kartu. Kalau soal anggaran itu selalu ada,” ungkapnya. (b/lyn)
