KENDARINEWS.COM — Realisasi penerimaan daerah Kota Kendari tahun 2020 lalu meleset. Sebagian besar sumber yang menjadi pundi-pundi pendapatan daerah merosot. Penurunan ini dipengaruhi pandemi covid-19 yang melanda Kota Kendari. Penjelasan ini dipaparkan Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir saat menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APBD Kota Kendari tahun 2020 ke parlemen.
Sulkarnain mengatakan pendapatan daerah tahun 2020 hanya sebesar Rp 1,26 triliun atau 94,27 persen dari target sebesar Rp 1,34 triliun. Jika dibandingkan tahun 2019 lalu, ada penurunan sekitar Rp 5 miliar. Pada tahun 2019, penerimaan daerah mencapai Rp 1,31 triliun.
“Kita tahu bersama, wabah Covid-19 masih menjadi pandemi bukan hanya di Kota Kendari tapi di seluruh dunia. Pandemi ini mempengaruhi seluruh sektor penerimaan kita. Otomatis pendapatan berkurang,” kata Sulkarnain Kadir usai menghadiri sidang paripurna DPRD Kendari kemarin.
Kendati menurun, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Kendari ini tetap bersyukur. Sebab realisasi penerimaan daerah bisa mencapai 94 persen dibandingkan daerah lain. Untuk mendongkrak penerimaan daerah, pemerintah berupaya melakukan percepatan penanganan covid-19.
“Kedepan, kami berharap capaiannya semakin baik seiring program percepatan penanganan Covid-19 yang kini tengah digalakkan salah satunya program vaksinasi. Jika kondisi sudah mulai membaik dan terkendali, kami optimis bisa mencapai target yang ditentukan,” kata Sulkarnain Kadir.
Senada, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kendari, Fauziah mengaku penurunan pendapatan daerah disebabkan wabah Covid-19 yang masih menjadi pandemi di Kota Kendari. Meski tak menjelaskan secara detail rincian, ia menyebut salah satu sektor yang menyebabkan penurunan adalah perpajakan daerah.
“Penerimaan daerah dari sektor pajak tahun lalu itu hanya mencapai Rp 116,7 miliar. Biasanya berada pada kisaran Rp 120 miliar. Tapi ini sebenarnya capaian yang baik apalagi dimasa pandemi ini. Kami bersama Bapenda (Badan Pendapatan) daerah terus mengoptimalkan pendapatan daerah,” kata Fauziah. (b/ags)