KENDARINEWS.COM — Para legislator di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kolaka Timur (Koltim) berjanji akan mengawal kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K) guru, penyuluh serta tenaga kesehatan. Komitmen tersebut disampaikan ketika rapat dengar pendapat (RPD) antara pihak DPRD bersama Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Menurut Ketua DPRD Koltim, Suhaemi Nasir, pengajuan kuota P3K ke MenPAN-RB harus terus dikawal, agar bisa lebih diprioritaskan. Apalagi Koltim masih masuk dalam kategori daerah baru. Tentunya banyak membutuhkan pegawai untuk pemenuhan sumber daya manusia di instansi. “Alhamdulillah sesuai hasil RDP kita dengan BKPSDM, usulan P3K sekitar 748 guru. Semoga kuota tersebut bisa lebih, makanya kita harus kawal ke Pemerintah Pusat, termasuk agar sisa honorer K2 bisa terakomodasi. Kita berharap supaya bisa mendapatkan perhatian lebih dari MenPAN-RB,” kata Suhaemi Nasir, Rabu (14/4).
Kepala BKPSDM Koltim, Abraham, mengakui, usulan jumlah CPNS dan P3K telah disampaikan ke MenPAN-RB, beberapa waktu lalu. Mantan Sekwan DPRD Koltim tersebut menuturkan, calon P3K tetap akan menjalani tes sesuai yang dipersyaratkan pihak kementerian. Dikonfirmasi terpisah, Kabid Pengadaan BKPSDM Koltim, Ruslan, merinci, BKPSDM bersama Dikmudora telah mengusulkan kebutuhan P3K sebanyak 748 orang. “Kami tinggal menunggu kuota saja. Tetap akan dibuka formasi P3K tahun ini dan yang mendaftar adalah guru honorer terdaftar di Dapodik, termasuk mereka yang berstatus K2,” papar Ruslan. (b/kus)
