Selamat ! Pemkab Kolaka Raih Penghargaan dari BPKP

KENDARINEWS.COM — Kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka menuai penghargaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sultra. Pemkab Kolaka dinilai berprestasi atas pencapaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) level 3. Penghargaan diserahkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sultra, Nani Ulina Kartika Nasution kepada Kepala Inspektur Kolaka, Mujahidin.

Bupati Kolaka, Ahmad Safei yang menyaksikan penyerahan penghargaan tersebut mengungkapkan, penyelenggaraan SPIP Pemkab Kolaka pada penilaian tersebut mencapai level 3,082. Kata dia, prestasi tersebut merupakan kebanggaan sekaligus sebagai tantangan bagi Pemkab untuk meningkatkan kinerja sehingga pencapaian itu dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan.

Safei mengatakan, untuk mendukung upaya tersebut, maka pihaknya membuat peraturan bupati tentang pengendalian risiko. Namun dalam pengendalian risiko tersebut pihaknya masih membutuhkan bimbingan BPKP. “Pengendalian risiko kami masih kurang. Olehnya itu kami tetap mengharapkan bimbingan dan arahan dari BPKP, khusus pada sektor pendapatan daerah,” tutur Safei saat penyerahan penghargaan di aula Sasana Praja Kantor Bupati Kolaka, Selasa (16/3).

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sultra, Nani Ulina Kartika Nasution menjelaskan, penilaian untuk penghargaan tersebut dilakukan pada periode tahun 2018-2019. Adapun penghargaan itu sejatinya diberikan pada tahun 2020 lalu. “Jadi ini secara simbolis saja. Sebenarnya tahun lalu diserahkan. Tapi karena pandemi Covid-19 maka baru diserahkan pada tahun ini,” jelasnya.

Lanjut Nani, sebelumnya penilaian dilakukan setiap dua tahun. Namun dengan metodelogi pendekatan yang baru nanti maka penilaian akan dilakukan tiap tahun. “Jadi bulan Juni itu mereka harus subjek dan sudah menentukan nilainya berapa. Nanti BPKP akan mengevaluasi pada bulan Juli-Agustus atas daerah yang sudah menyatakan level 3,” tambahnya.

Nani mengatakan, sedikitnya 25 unsur yang dinilai. Sebut saja, apakah sudah ada kebijakan untuk pengendalian intern, apakah sudah dipahami oleh pelaksana atau masyarakat yang menerima dampak dari kebijakan tersebut. “Pemkab Kolaka sudah memiliki kebijakan infrastruktur pengendalian dan sudah dilaksanakan tapi belum dievaluasi secara berkala. Sistem pengendalian intern juga harus dilihat efektivitasnya. Kalau tidak efektif maka tentu harus ada perbaikan,” bebernya.

Terkait metodologi baru yang akan menjadi penilaian, kata Nani, ke depan bukan hanya pemenuhan dari sub unsur pengendalian, tetapi kualitas perencanaan kinerja serta struktur prosesnya. “Kami juga akan menilai bagaimana manajemen risikonya. Apakah sudah dilakukan atau belum. Menilai capaian hasilnya mulai dari opininya, pengelolaan asetnya, efisiensi dan efektifivitas pelaksanaan program strategisnya. Penilaian yang terpenting juga yaitu tidak adanya kasus hukum yang melibatkan pemda tersebut yang dilakukan oleh kepala daerah ataupun pejabat eselon II,” pesannya, mengingatkan.

Nani menuturkan, ada lima skala dalam penilaian pengendalian intern. Adapun skala 3 merupakan level tengah. “Level 3 itu masih di tengah-tengah. Artinya masih ada peningkatan yang harus dilakukan. Sedang di Sultra ini dari 18 pemda, baru tiga daerah yang mencapai level 3 yaitu Kolaka, Konawe Selatan, dan Bau-Bau,” bebernya.

Lebih jauh Nani menjelaskan, level 3 itu pengendalian intern sudah dibangun tapi belum tentu efektif. Untuk mengetahui apakah itu efektif atau tidak maka harus dilakukan evaluasi secara berkala. “Ketika sudah dievaluasi nanti maka tentu ada perbaikan. Jadi sebenarnya sistim pengendalian intern ini menuntut adanya inovasi-inovasi atau perbaikan dari pemda,” pungkasnya. (fad/b)

Tinggalkan Balasan