KENDARINEWS.COM — Masih ditemukan adanya warga yang tak layak menerima bantuan sosial, namun tetap masuk dalam data. Fakta seperti itu juga ada di Kabupaten Kolaka. Hal itu terjadi karena proses pendataan yang tidak berjalan dengan baik. Agar hal tersebut tidak terjadi lagi, maka Pemerintah Desa (Pemdes) diminta mengoptimalkan pendataan warga miskin. “Kami minta kepada kepala desa (Kades) untuk mengupdate data orang-orang miskin di wilayahnya. Sehingga warga yang mendapat bantuan sosial itu benar-benar merupakan warga miskin,” seru Asisten I Setkab Kolaka, Muhammad Bakri, saat membawakan sambutan mewakili Bupati, Ahmad Safei, Senin (15/2).
Pria yang juga menjabat sebagai Plt Kadisdukcapil Kolaka tersebut menjelaskan, update data warga miskin perlu dilakukan Pemdes secara rutin. Sebab, status sosial warga bisa saja berubah. “Kenapa ada warga yang berstatus PNS dan karyawan BUMN tercatat sebagai penerima bantuan sosial, itu karena pada saat dilakukan pendataan dulu, ia masih belum punya pekerjaan. Itulah pentingnya data warga miskin diupdate. Supaya hal ini tidak kembali terjadi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bakri menekankan kepada Kades agar melakukan pendataan warga miskin secara objektif. Sehingga, pengentasan kemiskinan di Bumi Mekongga dapat diselesaikan. “Dalam pendataan warga miskin, kades jangan melakukannya dengan pendekataan. Jadi karena keluarganya ia memasukkan warga tersebut padahal ia sudah tidak layak dibantu. Selain itu, juga jangan karena politik ia tidak masukkan warganya padahal warganya itu benar-benar layak dibantu,” pesannya, mengingatkan. (c/fad)
