Kendarinews.com — Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV melakukan kunjungan lapangan langsung ke sejumlah titik pembangunan infrastruktur di Kota Kendari pada Jumat, 8 Mei 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap kegiatan pembangunan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD.
Dalam kegiatan uji petik tersebut, Tim Korsup KPK RI menggandeng Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara guna memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan dan akuntabel. Pengawasan difokuskan pada kesesuaian pelaksanaan teknis di lapangan, mulai dari volume pekerjaan hingga manfaat yang diterima masyarakat.
Terdapat tiga paket pekerjaan yang menjadi sasaran pengawasan kali ini. Paket pertama yakni pembangunan paving blok di Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Abeli, dengan anggaran sebesar Rp300 juta. Selanjutnya, tim meninjau proyek pengaspalan jalan di Kelurahan Mokoau dengan nilai anggaran Rp435 juta. Adapun titik terakhir yang dikunjungi adalah proyek pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kelurahan Mandonga dengan pagu anggaran Rp247 juta.
Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Inspektorat Sultra, Muhammad Haerun, mengatakan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Pencegahan Wilayah Sulawesi Tenggara, Basuki Haryono, memimpin langsung kunjungan tersebut.
Menurut Haerun, salah satu tujuan utama uji petik ini adalah memastikan pembangunan benar-benar berorientasi pada kepentingan publik. Pasalnya, proyek-proyek tersebut berasal dari Pokir anggota DPRD yang merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat.
“KPK ingin memastikan bahwa aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat benar-benar direalisasikan dalam bentuk infrastruktur yang bermanfaat, bukan sekadar proyek formalitas,” ujar Haerun di Kendari, Senin (11/5/2026).
Ia menambahkan, pengawasan tersebut juga bertujuan meminimalisir potensi penyimpangan sejak dini dalam pengelolaan dana pokok pikiran dewan.
Selain meninjau asas manfaat, tim gabungan juga fokus pada aspek teknis pelaksanaan pekerjaan. Uji petik dilakukan untuk memastikan kualitas, mutu, serta spesifikasi material yang digunakan telah sesuai dengan standar dalam kontrak kerja.
Pengawasan mutu ini dinilai penting guna mencegah terjadinya gagal konstruksi maupun kerusakan dini pada fasilitas publik yang baru dibangun.
Sebagai tindak lanjut, Tim Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara akan melakukan audit mendalam terhadap seluruh kegiatan yang telah dikunjungi. Audit tersebut mencakup pemeriksaan administratif dan fisik secara menyeluruh.
Hasil audit nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah sekaligus masukan bagi KPK dalam menentukan langkah supervisi berikutnya di wilayah Sulawesi Tenggara.
