KENDARINEWS.COM–Dewan Pimpinan Daerah Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (DPD KESTHURI) Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar Forum Silaturahmi Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Rumah Makan Kampoeng Wisata, Jalan Martandu, Andounohu, Rabu (25/2).
Kegiatan tersebut menjadi ajang konsolidasi antara asosiasi, pelaku usaha biro perjalanan, serta instansi terkait untuk memperkuat koordinasi menghadapi dinamika penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang kian kompleks.
Ketua DPD KESTHURI Sultra, H. Rahman Rahim, menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tidak dapat dibebankan hanya kepada asosiasi maupun pihak travel. Menurutnya, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan mutlak diperlukan demi menjamin pelayanan yang optimal kepada jamaah.
“Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ini merupakan hal yang kompleks dan membutuhkan kerja sama semua pihak. Bukan hanya travel atau asosiasi, tetapi juga dukungan instansi dan stakeholder lainnya,” ujar Rahman.
Ia menjelaskan, perubahan regulasi di Arab Saudi yang kerap terjadi menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara. Tanpa koordinasi yang solid, situasi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi jamaah.
Karena itu, forum silaturahmi ini diharapkan mampu menyatukan persepsi dan memperkuat langkah bersama agar masyarakat Sulawesi Tenggara dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan terlindungi.
“Kami ingin masyarakat tidak dirugikan. Semua pihak harus bersinergi agar penyelenggaraan haji dan umrah berjalan tertib dan aman,” katanya.
Rahman juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat, termasuk melalui media massa, terkait standar operasional prosedur (SOP) serta tata cara memilih biro perjalanan yang resmi dan bertanggung jawab.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia Provinsi Sultra, H. Muhammad Lalan Jaya, mengapresiasi inisiatif penyelenggaraan forum tersebut. Ia menilai kegiatan itu sebagai langkah strategis dalam mitigasi risiko sekaligus meningkatkan literasi masyarakat terkait ibadah umrah dan haji khusus.
“Kami sangat mengapresiasi forum ini. Antusiasme peserta menunjukkan kepedulian bersama terhadap kualitas penyelenggaraan haji dan umrah,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Lalan Jaya juga menyinggung kasus yang tengah ditangani aparat kepolisian terkait jamaah yang gagal berangkat ke Arab Saudi akibat persoalan tiket yang melewati batas waktu hingga hangus.
“Prinsipnya, penyelenggara harus bertanggung jawab terhadap jamaahnya. Jika ada kendala, harus ada solusi dan kejelasan,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar setiap persoalan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku guna menghindari potensi konflik maupun tindakan yang merugikan semua pihak.
“Jika ada masalah dan merasa terancam, silakan melapor ke kepolisian. Jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan semua pihak,” katanya.
Lebih lanjut, Lalan Jaya menyampaikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian di tingkat pusat untuk memastikan kejelasan informasi serta pendampingan sesuai kewenangan.
Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam memilih biro perjalanan umrah dengan memperhatikan tiga aspek utama.
“Pastikan jadwal keberangkatan jelas, tiketnya jelas, dan akomodasinya jelas. Tiga hal ini sangat menentukan agar jamaah tidak dirugikan,” pesannya.
Melalui forum tersebut, asosiasi dan pemerintah daerah sepakat memperkuat sinergi guna menghadirkan penyelenggaraan haji dan umrah yang profesional, transparan, serta memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat Sultra.(abd)
