Oleh Evi Risnawati Samad
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara)
KENDARINEWS.COM-Kita sering berbicara tentang Desa Sadar Hukum, tetapi jarang bertanya: dari mana kesadaran itu tumbuh? Kesadaran hukum tidak lahir dari baliho sosialisasi, spanduk imbauan, atau seremoni penetapan semata. Ia tumbuh dari ruang pengetahuan yang hidup dan dari akses keadilan yang benar-benar hadir di tengah masyarakat.
Desa yang ingin maju tidak cukup hanya membangun jalan dan balai pertemuan. Ia harus membangun ruang baca dan ruang konsultasi hukum. Tanpa keduanya, kesadaran hukum akan selalu menjadi slogan administratif, bukan budaya yang mengakar.
Dalam konteks tersebut, perpustakaan desa dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) menemukan relevansi strategisnya sebagai fondasi pembangunan kesadaran hukum berbasis komunitas.
Perpustakaan Desa dalam Kerangka Desa Sadar Hukum
Kesadaran hukum merupakan hasil dari proses pembelajaran sosial yang berkelanjutan. Ia tidak dapat dibentuk secara instan melalui penyuluhan sesaat, melainkan membutuhkan akses informasi yang terus-menerus serta ruang refleksi yang terbuka bagi masyarakat.
Secara normatif, keberadaan perpustakaan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan sebagai wahana pendidikan, informasi, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang bagi desa untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dalam kerangka Desa Sadar Hukum, perpustakaan desa dapat berfungsi sebagai pusat akses informasi hukum yang menyediakan dokumen dasar peraturan perundang-undangan, informasi administrasi kependudukan, serta materi literasi hukum lainnya. Akses yang terbuka memungkinkan masyarakat memahami norma dan prosedur hukum secara mandiri.
Lebih jauh, perpustakaan desa juga dapat menjadi ruang edukasi dan diskusi. Kegiatan literasi, diskusi hukum sederhana, hingga penyuluhan berkala dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Ketika ruang ini difungsikan secara aktif, hukum tidak lagi dipahami sebagai teks yang jauh dan kaku, melainkan sebagai pedoman yang relevan dalam kehidupan sehari-hari.
Integrasi Perpustakaan dan Posbakum: Ekosistem Akses Keadilan Desa
Literasi hukum memerlukan pendampingan agar dapat diterjemahkan dalam praktik. Di sinilah Posbakum Desa mengambil peran strategis. Posbakum menghadirkan akses konsultasi dan pendampingan yang lebih dekat, sederhana, dan terjangkau bagi masyarakat desa.
Integrasi antara perpustakaan dan Posbakum menciptakan dua dimensi penting dalam pembangunan kesadaran hukum: dimensi preventif dan dimensi responsif. Perpustakaan membangun pemahaman sejak awal, sedangkan Posbakum memberikan solusi ketika persoalan konkret muncul. Sinergi ini membentuk ekosistem akses keadilan yang utuh dan berkelanjutan.
Model seperti ini mulai terlihat di Desa Laywo Jaya, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara. Keberadaan perpustakaan desa yang dipadukan dengan Posbakum menunjukkan komitmen lokal dalam membangun literasi dan pelayanan hukum secara bersamaan. Meskipun sarana masih sederhana, langkah tersebut mencerminkan pendekatan substantif dalam penguatan Desa Sadar Hukum.
Perpustakaan Desa sebagai Simpul Lokal JDIH
Dalam sistem hukum nasional, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berfungsi sebagai instrumen penyediaan dan penyebarluasan dokumen hukum yang terintegrasi. Sistem ini memastikan keterbukaan informasi dan akses publik terhadap regulasi yang berlaku.
Namun efektivitas sistem informasi hukum sangat bergantung pada keterjangkauannya hingga ke tingkat desa. Keterbatasan literasi digital dan akses teknologi sering kali menjadi hambatan bagi masyarakat desa dalam memanfaatkan sistem tersebut.
Dalam konteks ini, perpustakaan desa dapat diposisikan sebagai simpul lokal JDIH. Melalui penyediaan dokumen hukum dasar serta fasilitasi akses terhadap platform digital JDIH, perpustakaan menjadi jembatan antara sistem dokumentasi hukum nasional dan kebutuhan informasi masyarakat desa.
Keberadaan Posbakum semakin memperkuat fungsi tersebut. Jika perpustakaan menyediakan akses terhadap dokumen hukum, maka Posbakum memberikan interpretasi dan pendampingan atas persoalan konkret. Integrasi ini mencerminkan pendekatan multi-level governance dalam penguatan budaya hukum, di mana sistem dokumentasi nasional ditransformasikan menjadi pengetahuan yang hidup di tingkat komunitas.
Pengalaman Desa Laywo Jaya menunjukkan bahwa pembangunan kesadaran hukum tidak selalu membutuhkan infrastruktur besar, melainkan konsistensi dalam menghadirkan ruang belajar dan ruang pendampingan hukum secara bersamaan.
Integrasi perpustakaan desa, Posbakum, dan dukungan terhadap sistem JDIH merupakan bentuk konkret dari penguatan akses keadilan berbasis komunitas. Model ini layak dipertimbangkan sebagai praktik baik yang dapat direplikasi di berbagai desa lainnya.
Pada akhirnya, Desa Sadar Hukum bukanlah capaian administratif, melainkan proses institusionalisasi nilai hukum dalam kehidupan masyarakat. Proses tersebut membutuhkan ruang pengetahuan yang permanen dan mekanisme pelayanan hukum yang inklusif. Perpustakaan dan Posbakum desa adalah fondasi nyata menuju tujuan tersebut.
