Pemkab Bantul Pangkas Anggaran PPBMP, Layanan Publik Diminta Tetap Optimal

KENDARINEWS.COM — Pemerintah Kabupaten Bantul tahun ini mengalami pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal). Salah satu program yang terdampak adalah Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP). Anggaran PPBMP yang sebelumnya sebesar Rp 50 juta per tahun dipangkas menjadi Rp 40 juta.

PPBMP merupakan inisiatif pembangunan di tingkat desa atau kalurahan di Kabupaten Bantul. Program ini diusulkan melalui musyawarah masyarakat padukuhan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan bersama warga setempat. Pendanaannya bersumber dari bantuan keuangan kabupaten yang didukung swadaya masyarakat, dengan fokus pada penanganan isu-isu lokal seperti kemiskinan, stunting, dan lingkungan.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan kondisi pemangkasan anggaran menuntut seluruh pihak untuk memperkuat soliditas. Menurutnya, tantangan tersebut tidak boleh berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik.

“Soliditas kami makin diuji karena pelayanan publik tidak boleh loyo walau APBD dan APBKal turun,” kata Halim, Selasa (6/1).

Ia mengakui pemangkasan anggaran yang berdampak pada sejumlah program pemerintah daerah berpotensi memunculkan ketidakpuasan dari masyarakat. Namun demikian, Halim menegaskan pelayanan publik tidak boleh mengalami penurunan drastis, terutama di tingkat kalurahan.

“Akan tetapi, jangan sampai layanan publik turun drastis. Apalagi kalurahan itu ujung tombak pembangunan,” ujarnya.

Sementara itu, Lurah Sriharjo Titik Istiyawatun Khasanah mengaku tetap optimistis meskipun terjadi pemangkasan anggaran. Ia menilai dana desa bukan satu-satunya sumber pendukung pembangunan di kalurahan.

“Dana desa bukan satu-satunya. Suntikan bantuan bentuknya juga tidak hanya uang. Kami bangun networking dari berbagai pihak. Dari kampus, lembaga-lembaga swasta dan yang lain,” kata Titik.

Ia menegaskan Pemerintah Kalurahan Sriharjo akan terus mengupayakan berbagai langkah dan alternatif kerja sama agar program pemberdayaan masyarakat tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran. (jpnn)

Tinggalkan Balasan