KENDARINEWS.COM — Peralihan sistem pembayaran dari tunai ke non-tunai berlangsung semakin cepat di Indonesia, terutama di kawasan perkotaan. Penggunaan QRIS, dompet digital, hingga kartu debit dan kredit kini menjadi bagian dari aktivitas ekonomi sehari-hari, mulai dari transportasi publik hingga pusat perbelanjaan dan lokasi wisata.
Meski dinilai praktis dan efisien, sistem pembayaran non-tunai belum sepenuhnya ramah bagi semua kelompok masyarakat. Bagi sebagian orang tua dan lanjut usia (lansia), uang tunai masih menjadi alat transaksi utama yang paling dipahami dan dirasa aman.
Pengalaman Vina, warga Jakarta, menggambarkan situasi tersebut. Ia menceritakan kebingungan orang tuanya saat berkunjung ke kawasan wisata Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, yang menerapkan pembayaran non-tunai sepenuhnya.
“Dari awal memang saya tidak mengizinkan orang tua menggunakan mobile banking atau aplikasi pembayaran digital karena beliau cukup pelupa dan khawatir salah pencet atau salah kirim,” ujar Vina saat dihubungi, Selasa (23/12/2025).
Masalah muncul ketika orang tua Vina datang tanpa pendamping dan hanya membawa uang tunai. Di lokasi wisata tersebut, seluruh transaksi diwajibkan menggunakan QRIS.
“Beliau tiba-tiba menghubungi saya dan minta ditransfer uang. Setelah itu mengirim barcode QRIS karena ternyata di sana tidak terima cash sama sekali,” kata Vina.
Dalam kondisi tersebut, orang tua Vina terpaksa meminta bantuan dari jauh. Menurut Vina, situasi itu justru menghilangkan kenyamanan rekreasi.
“Bukan soal menolak teknologi, tapi seharusnya masih ada opsi pembayaran tunai,” ujarnya.
Pengalaman serupa dialami Indah, yang orang tuanya kesulitan bertransaksi di salah satu gerai makanan di area stasiun. Saat hendak membeli makanan, kasir menyampaikan bahwa pembayaran hanya bisa dilakukan melalui QRIS.
“Orang tua saya cuma bawa uang tunai dan nggak punya QRIS. Akhirnya bingung, apalagi saat antre,” kata Indah.
Menurut Indah, dampak sistem non-tunai bukan hanya gagal bertransaksi, tetapi juga tekanan psikologis bagi orang tua di ruang publik. Kebiasaan menggunakan uang tunai telah lama melekat, sementara penggunaan ponsel pintar masih terbatas untuk komunikasi dasar.
“Punya handphone, tapi biasanya cuma buat telepon atau WhatsApp. Untuk aplikasi pembayaran digital, mereka belum paham,” ujarnya.
Indah menilai kebijakan pembayaran non-tunai sepenuhnya belum mempertimbangkan kesiapan lansia dan kelompok rentan. “Bukan menolak QRIS, tapi jangan sampai cash dihilangkan total,” kata Indah.
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, menilai QRIS memang membawa manfaat dari sisi efisiensi dan keamanan transaksi. Namun, Indonesia masih berada dalam masa transisi menuju sistem pembayaran digital.
“Uang tunai masih merupakan alat pembayaran yang sah dan digunakan oleh banyak masyarakat, terutama kelompok yang belum sepenuhnya melek teknologi,” ujar Tauhid.
Menurutnya, meniadakan pembayaran tunai secara total berisiko menyingkirkan kelompok tertentu, seperti lansia dan masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi digital.
“Seharusnya tetap disediakan. Utamanya QRIS, tetapi transaksi tunai tetap ada,” kata Tauhid.
Baik warga maupun pengamat sepakat, solusi paling adil adalah menyediakan lebih dari satu metode pembayaran agar seluruh kelompok masyarakat tetap dapat bertransaksi dengan nyaman dan tidak merasa tersisih di tengah laju digitalisasi. (kompas.com)
