KENDARINEWS.COM — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan pemerintah bergerak cepat menjamin kelangsungan proses belajar mengajar bagi peserta didik yang sekolahnya terdampak banjir di berbagai wilayah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa keselamatan siswa sekaligus keberlanjutan pembelajaran menjadi prioritas utama pemerintah.
Dalam kunjungan lapangan ke sejumlah sekolah yang terendam dan rusak akibat banjir, Abdul Mu’ti mengatakan bahwa kondisi tiap daerah tidak sama, sehingga kebijakan pembelajaran darurat sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah.
“Kami memahami bahwa situasi ini tidak diinginkan. Karena setiap daerah memiliki kondisi unik, pelaksanaan pembelajaran dan ujian akhir semester kami serahkan kepada dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten/kota yang lebih memahami situasi lapangan,” ujarnya dalam rilis resmi, dikutip dari Kompas.com Sabtu (6/12/2025).
Sebagai upaya cepat, Kemendikdasmen menerapkan skema pembelajaran darurat yang mengombinasikan metode luring, daring, serta kelas tenda. Pemerintah juga menyiapkan penyesuaian jadwal KBM agar pembelajaran tetap berjalan meski fasilitas sekolah terbatas.
Di SMA Negeri 1 Batang, misalnya, dari 21 ruang kelas, hanya 15 yang masih layak digunakan. Sekolah diminta mengatur sistem pembelajaran bergiliran antara sesi pagi dan siang. Sementara itu, untuk sekolah yang mengalami kerusakan berat, pemerintah telah menyiapkan 25 tenda darurat untuk didistribusikan ke wilayah terdampak.
Beberapa sekolah juga menerapkan pembelajaran daring terutama di daerah dengan risiko keselamatan tinggi sedangkan lainnya memilih meliburkan siswa sementara waktu.
Mendikdasmen menegaskan bahwa pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) tidak diberlakukan kebijakan seragam.
“Tidak ada arahan penundaan yang seragam. Dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten/kota memiliki kewenangan penuh karena mereka paling memahami kesiapan sekolah dan kondisi warga belajar,” tegas Abdul Mu’ti, dikutip dari Kompas.com.
Untuk pemulihan sarana, Kemendikdasmen menyiapkan bantuan perbaikan tahap awal sebesar Rp 10–25 juta per sekolah, tergantung tingkat kerusakan. Data kerusakan sedang dikumpulkan bersama dinas pendidikan dan UPT daerah sebagai dasar prioritas rehabilitasi pada anggaran 2026.
Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan berbagai dukungan darurat, antara lain:
- Bantuan Operasional Tanggap Darurat sebesar Rp 6,4 miliar,
- Santunan bagi murid dan guru yang meninggal atau dirawat sebesar Rp 293 juta,
- 10.000 paket perlengkapan sekolah,
- 74 tenda darurat sekolah, data per 4 Desember 2025 dan masih akan bertambah seiring penyaluran berikutnya.
Seluruh langkah ini dilakukan untuk memastikan proses pendidikan di wilayah banjir tidak terhenti dan hak anak atas pendidikan tetap terpenuhi. Pemerintah berkomitmen mempercepat pemulihan fasilitas agar aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal sesegera mungkin.
