Menkeu Janji Percepat Transfer APBN ke Daerah Mulai 2026

KENDARINEWS.COM — Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan melakukan penataan ulang sistem Transfer ke Daerah (TKD) agar dana APBN dapat dicairkan lebih cepat, khususnya pada awal tahun anggaran. Dengan percepatan ini, mulai 2026 pemerintah daerah (pemda) diharapkan sudah bisa mulai membelanjakan anggaran sejak awal tahun tanpa harus menunggu proses pencairan yang selama ini memakan waktu.

Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa setiap tahun terdapat sekitar Rp100 triliun dana daerah yang menganggur hingga akhir tahun. Kondisi tersebut bukan karena pemda tidak ingin membelanjakan anggaran, melainkan karena mereka “berjaga-jaga” jika transfer dari pusat terlambat turun. Kekhawatiran itu membuat banyak program daerah tersendat pada awal tahun.

“Mereka takut Januari–Februari tidak ada uang sehingga programnya tidak jalan. Jadinya, menabung Rp100 triliun. Padahal uang itu menganggur,” ujarnya, kemarin.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Keuangan berencana membangun sistem yang membuat pemda yakin bahwa dana transfer awal tahun akan datang dengan cepat dan pasti. Dengan demikian, pemda dapat membelanjakan anggaran lebih awal tanpa perlu menyisakan dana besar di akhir tahun.

“Kita akan rumuskan supaya APBN lebih cepat sampai ke daerah. Kita meningkatkan komunikasi, edukasi, dan pendampingan kepada pemda,” jelas Purbaya.

Ia menambahkan, tim khusus akan diterjunkan ke berbagai daerah untuk membantu perencanaan anggaran, memperbaiki tata kelola belanja, dan memastikan realisasi anggaran berjalan lebih cepat. Menurut Purbaya, pembenahan ini membutuhkan waktu. Tahun 2025 akan menjadi masa penyesuaian, sementara dampak nyata diharapkan terlihat pada akhir 2026, ketika sisa dana kas daerah ditargetkan semakin kecil.

Purbaya berharap, mulai 2026 tidak ada lagi dana transfer yang “parkir” dalam jumlah besar di rekening pemda.

“Kalau pun ada sisa, hanya sedikit. Dengan begitu, transfer ke daerah bisa memberikan dampak jauh lebih besar bagi layanan publik dan pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.

Tinggalkan Balasan