Kendarinews.com — Fenomena atribut bendera anime One Piece menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80 bukan sekadar tren viral media sosial dan ruang publik tapi menimbulkan reaksi yang beragam dari tokoh politik nasional. Riuh bendera bajak laut anime Jepang itu, tersimpan kritik politik yang lebih dalam terhadap kondisi demokrasi Indonesia kontemporer. Ketika Rakyat memilih mengibarkan bendera fiksi alih-alih Sang Saka Merah Putih, pertanyaan mendasar muncul, sudah sejauh mana negara ini menjauh dari cita-cita kemerdekaan.
Simbolisme Perlawanan dalam Ruang publik.
One Piece, karya Eiichiro Oda, mengusung narasi tentang pencarian kebebasan dan keadilan di tengah sistem yang korup. Monkey D. Luffy dan krunya melawan pemerintah dunia yang represif, aristokrasi yang menindas, dan sistem yang mengistimewakan golongan tertentu. Paralel dengan kondisi Indonesia hari ini begitu mencolok mata.
Pemasangan bendera One Piece dapat dibaca sebagai bentuk resistensi simbolik cara Rakyat mengekspresikan kekecewaan tanpa harus berhadapan langsung dengan Pemerintah. Dalam teori politik Hannah Arendt, ruang publik yang sesungguhnya adalah tempat Warga Negara dapat berbicara dan bertindak secara bebas. Ketika ruang politik formal tidak lagi memberikan harapan, Rakyat menciptakan ruang alternatif melalui simbol-simbol budaya populer.
Erosi Kontrak Sosial – Dari Pancasila ke Pragmatisme
Filosofi negara Pancasila mengamanatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun realitas menunjukkan kesenjangan yang menganga. Kebijakan ekonomi yang condong pada liberalisasi pasar telah menguntungkan segelintir elit dan korporasi multinasional, sementara Rakyat kecil semakin termarjinalkan.
Berbagai Isu diantaranya kedaulatan data yang diserahkan kepada asing, kemudahan investasi untuk korporat besar yang tidak sebanding dengan perlindungan UMKM, hingga inkonsistensi penegakan hukum, menciptakan persepsi bahwa negara lebih melayani kepentingan modal ketimbang rakyatnya. John Rawls dalam “A Theory of Justice” menekankan bahwa legitimasi sistem politik terletak pada kemampuannya mewujudkan keadilan distributif. Ketika prinsip ini dilanggar, kontrak sosial antara Rakyat dan Negara mengalami erosi.
Demokrasi Prosedural vs Demokrasi Substansial
Indonesia memang telah menjalankan mekanisme demokrasi prosedural pemilu rutin, pergantian kekuasaan, dan kebebasan pers relatif terjaga. Namun demokrasi substansial yang menjamin partisipasi bermakna, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah masih jauh dari ideal.
Fenomena bendera One Piece mencerminkan krisis representasi politik. Rakyat merasa aspirasi mereka tidak tersalurkan melalui jalur formal. Partai politik dan Para elit politik Nasional lebih sibuk dengan kalkulasi elektoral dan bagi-bagi kekuasaan ketimbang memperjuangkan agenda reformasi struktural. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap institusi politik terus merosot.
Nostalgia Kemerdekaan yang Hilang
Ironi terdalam dari fenomena ini adalah hilangnya makna kemerdekaan dalam perspektif kontemporer. Kemerdekaan 17 Agustus 1945 bukan sekadar bebas dari kolonialisme, tetapi juga cita-cita membangun Masyarakat yang adil dan makmur. Ketika Rakyat memilih simbol “bajak laut One piece ” dibandingkan bendera nasional, mereka sedang meneriakkan kerinduan akan kebebasan sejati yang belum terwujud.
Dalam konteks filosofis Jurgen Habermas tentang ruang publik, fenomena ini menunjukkan bahwa diskursus politik yang sehat membutuhkan ruang komunikasi yang bebas dari dominasi kekuasaan. Sayangnya, ruang politik Indonesia masih dikuasai oleh elit yang terputus dari realitas grassroots.
Jalan Menuju Rekonsiliasi
Fenomena bendera One Piece seharusnya menjadi momen refleksi bagi Para Penguasa dan penyelenggara Negara. Daripada mengkriminalisasi atau mengabaikan, Pemerintah perlu mendengarkan pesan di balik simbol tersebut. Demokrasi yang matang ditandai kemampuan sistem politik menyerap kritik dan melakukan koreksi refleksi diri para pemegang kekuasaan.
Sudah saatnya Indonesia kembali pada spirit kemerdekaan yang autentik, Negara yang hadir untuk Rakyat, bukan sebaliknya. Hanya dengan demikian, Sang Saka Merah Putih akan kembali berkibar dengan bermartabat di hati setiap Warga Negara. (*)
Penulis : Andi Awaluddin Maruf. (Pengajar Di Fisip Universitas Muhammadiyah Kendari, Pemerhati demokrasi dan Politik lokal Sulawesi tenggara)
