DPR Soroti Porsi Anggaran Kesehatan

KENDARINEWS.COM — Anggaran kesehatan menjadi salah satu materi yang krusial dalam RUU Kesehatan. DPR mengusulkan anggaran sektor kesehatan yang semula hanya 5 persen dinaikkan menjadi 10 persen. Namun, saat rapat panitia kerja (panja) minggu lalu, melalui voting diputuskan bahwa nominal anggaran tersebut tidak ditulis.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati menyatakan, ayat pada RUU Kesehatan terkait dengan anggaran kesehatan yang bersumber dari APBN atau APBD sebenarnya sudah bagus. ”Sayangnya, tidak ada angka mandatory spending-nya berapa,” kata Kurniasih, kemarin.

Menurut dia, selama ini porsi mandatory spending untuk sektor kesehatan sudah baik. Yakni, 10 persen untuk APBD dan 5 persen untuk APBN. ”Sempat ngobrol dengan wakil (panja) dari pemerintah, setidaknya angka dari APBD saja yang dikunci,” ujarnya.

Jika tidak ada angka pasti yang diamanatkan dalam undang-undang, dia khawatir dengan nasib pasien penerima bantuan iuran (PBI) yang selama ini mendapatkan layanan jaminan kesehatan nasional (JKN).

Menurut Kurniasih, pemerintah berjanji tetap berkomitmen membayari iuran peserta PBI. Terutama yang dibiayai APBD. Namun, legislator PKS itu mempertanyakan pengawasannya agar pemerintah daerah juga taat memberikan anggaran yang cukup di sektor kesehatan.

Pada kesempatan lain, CEO CISDI Diah Satyani menuturkan, sudah ideal jika RUU Kesehatan mematok anggaran kesehatan 10 persen. Berdasar data yang dimilikinya, masih ada 58 di antara 514 kabupaten/kota di Indonesia yang proporsi anggaran kesehatannya di bawah 10 persen pada 2021.

”CISDI ingin menekankan pentingnya mempertahankan komitmen anggaran 10 persen sebagai bentuk kehadiran dan komitmen politik negara terhadap kesehatan masyarakat,” tegas Diah. (lyn/c14/oni)

Tinggalkan Balasan