PN Jakpus Putuskan Pemilu 2024 Ditunda


–KPU Akan Ajukan Banding
–Yusril Sebut Putusan yang Keliru

KENDARINEWS.COM — Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengabulkan gugatan yang dilayangkan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), terkait gugatan perdata atas hasil verifikasi administrasi partai politik untuk Pemilu 2024. PN Jakpus menghukum KPU untuk menunda penyelenggaraan Pemilu.

“Menerima gugatan penggugat (Partai Prima) untuk seluruhnya. Menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat (KPU RI),” demikian bunyi putusan PN Jakpus, Kamis (2/3).

Putusan ini dibacakan Ketua Majelis Hakim T. Oyong dengan Hakim Anggota Bakri dan Dominggus Silaban. PN Jakpus meminta KPU sebagai pihak tergugat untuk tidak melanjutkan proses tahapan Pemilu 2024. Sehingga, KPU diminta untuk melakukan penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024, sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari,” pinta Hakim PN Jakpus.

Selain menunda proses tahapan Pemilu, PN Jakpus juga meminta KPU sebagai pihak tergugat untuk melakukan ganti rugi sebesar Rp 500 juta kepada pihak penggugat, dalam hal ini Partai Prima. “Menghukum tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 500 juta kepada penggugat,” demikian putusan PN Jakpus.

Merespons putusan ini, Ketua KPU Hasyim Asy’ari menegaskan akan mengajukan upaya hukum banding. Sebab, KPU sudah mulai melakukan proses tahapan Pemilu 2024. “KPU akan upaya hukum banding,” tegas Hasyim merespons putusan tersebut.

Putusan PN Jakpus yang meminta KPU menunda Pemilu 2024 dinilai keliru oleh pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra. Dia mengatakan, seharusnya putusan tersebut hanya bersifat mengikat penggugat dan tergugat. ’’Saya berpendapat majelis hakim telah keliru membuat putusan dalam perkara ini,” kata Yusril kepada wartawan, Kamis (2/3).

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menjelaskan, putusan itu seharusnya hanya merespons gugatan Partai Prima yang menggugat perdata atas hasil verifikasi administrasi KPU. Sehingga, bukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, dan juga bukan gugatan yang berkaitan dengan hukum publik di bidang ketatanegaraan atau administrasi negara.

Karena itu, maka sengketa yang terjadi adalah antara penggugat yakni Partai Prima dan tergugat KPU, tidak menyangkut pihak lain. Ia menegaskan, putusan itu tidak berlaku untuk umum. ’’Oleh karena itu, putusan mengabulkan dalam sengketa perdata biasa hanyalah mengikat penggugat dan tergugat saja, tidak dapat mengikat pihak lain. Putusannya tidak berlaku umum dan mengikat siapa saja atau erga omnes,” tegas Yusril.

Yusril memandang, putusan PN Jakpus Pusat itu berbeda dengan putusan di bidang hukum tata negara dan administrasi negara, seperti pengujian UU oleh Mahkamah Konstitusi (MK) atau peraturan lainnya oleh Mahkamah Agung (MA). Sifat putusannya berlaku bagi semua orang (erga omnes).

’’Dalam kasus gugatan perbuatan melawan hukum oleh Partai Prima, jika gugatan ingin dikabulkan majelis hakim, maka putusan itu hanya mengikat Partai Prima sebagai penggugat dan KPU sebagai tergugat, tidak mengikat partai-partai lain baik calon maupun sudah ditetapkan sebagai peserta Pemilu,” ucap Yusril.

Dia menyebut, jika majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Partai Prima beralasan hukum, maka seharusnya KPU yang dihukum untuk memverifikasi ulang Partai Prima, tanpa harus mengganggu partai-partai lain dan mengganggu tahapan Pemilu 2024.

Yusril berpendapat, gugatan tersebut sebenarnya bukan materi perbuatan melawan hukum, tetapi gugatan sengketa administrasi pemilu yang prosedurnya harus dilakukan di Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN). ‘’’Pada hemat saya majelis harusnya menolak gugatan Partai Prima, atau menyatakan NO atau gugatan tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri tidak bewenang mengadili perkara tersebut,” tegas dia. (jpg)

Tinggalkan Balasan