KENDARINEWS.COM — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyarankan agar daerah-daerah yang belum siap menyelenggarakan Pilkada langsung, dipimpin oleh seorang manajer yang profesional. Menurut Alex, cara tersebut akan jauh lebih efektif untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang ada di daerah.
Mengingat belakangan ini, KPK menangkap sejumlah kepala daerah karena terlibat perkara korupsi. Mereka terlibat unsur suap hingga korupsi di wilayahnya.
“Kita punya semua peta persoalan di daerah, tinggal tunjuk saja ‘kan manajer yang baik, gaji setiap bulan Rp 500 juta. Bila tidak perform, satu tahun ganti, pecat. Selesai ‘kan kalau begitu,” kata Alexander Marwata saat sambutan pada acara Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (13/12).
Sistem yang berlaku saat ini, kata Alex, masyarakat harus menunggu selama lima tahun atau periode jabatan habis untuk menggantinya, meski kinerja kepala daerah bersangkutan buruk.
“Sialnya nanti dia (bisa) kepilih (lagi). Akibatnya 10 tahun duit habis, masyarakat nggak tambah sejahtera,” ucap Alex.
Alex menyarankan, hal tersebut dilakukan untuk daerah-daerah yang belum siap untuk menyelenggarakan Pilkada berkualitas. Menurutnya, kepala daerah bisa ditunjuk langsung atau bahkan dipimpin oleh manajer yang profesional.
Pimpinan KPK dua periode ini menyatakan, Pilkada yang diselenggarakan selama ini belum mampu menghasilkan kepala daerah yang berintegritas dan juga kapabilitas. Dia menegaskan, pernyataan ini bukan omong kosong.
“Ini faktanya. Apalagi tahun 2024 kita menghadapi pilkada serentak dengan pileg dan pilpres. Kami selalu mewanti-wanti kepada KPU dan Bawaslu, pusat maupun daerah,” pungkasnya. (jpg)