oleh

Bansos Cair Usai Perubahan Anggaran

KENDARINEWS.COM — Bantuan sosial (Bansos) melalui program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) baru tersalur untuk periode Januari-April 2022. Sejak Mei hingga Juli, bantuan bagi warga kurang mampu itu belum lagi disalurkan. Hal itu disebabkan karena masih dalam tahap penyusunan kebijakan di pusat. Informasi itu dikemukakan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Konawe, Agus Suyono. Ia menjelaskan, hingga saat ini bantuan reguler yang bersumber dari Kementerian Sosial (Kemensos), yakni PKH dan BPNT, belum keluar. Ia memproyeksi, bantuan itu baru bisa disalurkan usai ketuk palu perubahan anggaran tahun ini.

“Sehingga sekarang ini kalau orang menyatakan belum tepat sasaran, bantuannya saja belum keluar. Terakhir keluar bulan April 2022. Itupun belum untuk semua keluarga penerima manfaat (KPM),” ujar Agus Suyono, Senin (8/8). Mantan Kepala SMPN 1 Wawotobi itu mengemukakan, penerima BPNT di Konawe mencapai 19 ribu kepala keluarga (KK). Penerima BPNT Perluasan sebanyak 13 ribu KK, serta penerima PKH diangka 17 ribu KK. Katanya, pendataan warga penerima Bansos sebenarnya menjadi domain pemerintah di tingkat desa/kelurahan. Sebab, yang lebih paham kondisi masyarakat tersebut tentunya pemerintah setempat. Dinsos Konawe hanya melakukan verifikasi serta validasi terhadap warga yang diusulkan sebagai penerima.

“Begitu ada usulan dari desa atau kelurahan, maka kita masukkan di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Setelahnya, kita turun verifikasi jenis bantuan apa yang layak diterimanya. Apakah pangan, kesehatan, pendidikan atau lainnya. Jadi bantuan itu disesuaikan dengan kebutuhannya,” jelas Agus Suyono. Ia menyebut, jika koordinasi itu tidak dilakukan, bisa jadi ada warga yang membutuhkan jenis bantuan tertentu namun diberikan tidak sesuai dengan keperluannya.

Itulah yang sering ditemukan bahwa penyaluran Bansos tidak tepat atau salah sasaran. “Termasuk misalnya ada warga penerima bantuan yang sudah meninggal dunia, itu harus cepat disampaikan ke Dinsos. Sehingga harapan kami, pemerintah di tingkat desa atau kelurahan agar lebih proaktif,” imbuhnya. (c/adi)

Komentar

Tinggalkan Balasan