Langgar Kode Etik, 11 Hakim Disanksi

KENDARINEWS.COM– Gegera langgar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), 11 orang hakim dijatuhi sanksi oleh Komisi Yudisial (KY). Tujuh disanksi ringan, satu sedang dan tiga disanksi berat.

“Usulan sanksi ringan berupa teguran tertulis dijatuhkan kepada tiga orang hakim dan pernyataan tidak puas secara tertulis untuk empat orang hakim. Sementara usulan sanksi sedang, yaitu penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun dijatuhkan kepada satu orang hakim,” kata Ketua Bidang Pengawasan Hakim, Joko Sasmito dalam konferensi pers daring di Jakarta, Senin (25/7).

Joko mengutarakan, untuk sanksi berat, KY mengusulkan tiga orang hakim diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH), karena dijatuhi sanksi pemberhentian tetap tidak dengan hormat. Pelanggaran KEPPH yang dilakukan berupa menikah siri dan memalsukan tanda tangan dalam surat pernyataan, serta menggunakan narkotika yang dilakukan dua orang hakim Pengadilan Negeri.

Menurut Joko, pelanggaran KEPPH didominasi karena bersikap tidak profesional berupa pelanggaran administratif dan pelanggaran hukum acara sebanyak enam orang. Sementara, terkait tidak menjaga martabat hakim terdapat empat orang pelanggaran perilaku, seperti menggunakan narkotika, menikah siri dan memalsukan tanda tanda dalam surat pernyataan, menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.
“Tidak bersikap adil satu orang seperti mengeluarkan perkataan yang berkesan memihak,” ujar Joko.

Penjatuhan sanksi yang disampaikan KY ke MA berdasarkan hasil pemeriksaan, sidang panel, dan sidang pleno oleh Anggota KY. Proses penanganan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap berbagai pihak termasuk pelapor dan saksi yang hasilnya berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta pengumpulan bukti-bukti yang detail sebelum dilakukan pemeriksa terhadap hakim terlapor.

“KY telah memanggil 184 orang untuk dilakukan pemeriksaan, di mana 128 orang terkait pemeriksaan terhadap berkas tunggakan dan 56 orang terkait pemeriksaan berkas tahun 2022,” ungkap Joko.

Namun demikian, kata Joko, tidak semua yang dipanggil hadir dalam pemeriksaan. Dia menyebut, dari 128 orang yang dipanggil untuk berkas tunggakan, hanya 85 orang yang hadir, sedangkan dari 56 orang terkait berkas tahun 2022 hanya 49 orang yang hadir dalam pemeriksaan.(jpg/kn)

Tinggalkan Balasan