oleh

Bahri Inginkan DPRD Mubar Lebih Berkualitas

KENDARINEWS.COM , MUBAR – Pj Bupati Muna Barat yang juga Direktur Perencanaan Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahri mengharapkan agar peraturan daerah (Perda) tentang laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara lebih berkualitas.

Kata Bahri, dalam pembahasan Perda LKPJ, DPRD jangan hanya mengejar persetujuan, akan tetapi subtansi yang dicapai adalah menguji kesesuaian antara Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan Perda dan Perkada APBD. Selain itu, menguji kesesuaian pertanggungjawaban pembahasan APBD dengan temuan badan pemeriksa keuangan (BPK).

Pj Bupati Muna Barat yang juga Direktur Perencanaan Keuangan, Kemendagri, Bahri

“Saya ingin DPRD Mubar lebih berkualitas. Bukan dalam konteks mencari-cari kesalahan. Biar bapak dan ibu menggunakan hak dan tugas dari DPRD agar Perda pertanggungjawaban yang kita hasilkan itu lebih berkualitas,” ujar Bahri ketika memberikan pengarahan kepada pimpinan dan anggota DPRD bersama pimpinan OPD usai rapat paripurna dua soal LKPJ tahun 2021 di Kantor DPRD Mubar, Selasa (26/07/2022).

Bahri menjelaskan rancangan Perda pertanggungjawaban APBD disampaikan kepada DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dan waktu pembahasannya hanya satu bulan.

“Jadi tidak lewat tujuh bulan. Kalau lewat tujuh bulan tidak bisa menetapkan. Ini bisa kita tetapkan dengan peraturan kepala daerah,” terang Pj. Bupati Mubar ini.

Bahri juga memaparkan tentang struktur sebuah APBD. Ia menyebutkan struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

“Selanjutnya subtansi apa yang dibahas sebenarnya. Izin pimpinan dan anggota DPRD, saya tidak menggurui. Pimpinan dan anggota harus menguasai betul struktur APBD terdiri pendapatan, belanja dan pembiayaan,” urainya.

Bahri menjabarkan secara detail masing-masing struktur APBD. Pada item pendapatan, ada pendapatan asli daerah, ada transfer dan penghasilan lainnya yang sah.

“Untuk belanja yaitu ada belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer,” debutnya.

Pantauan media ini, Bahri memberikan pengarahan kepada pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan pimpinan serta anggota DPRD Mubar kurang dari setengah jam.

Terlihat anggota legislatif dan pimpinan OPD mengikutinya dengan baik.(bik)

Komentar

Tinggalkan Balasan