Komisi VI DPR : Mandat Presiden Jangan Diselewengkan

KENDARINEWS.COM — Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Sitorus mengatakan, dirinya mendapat informasi tentang pejabat berwenang yang mempersulit proses investasi untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi dan kelompoknya.

Melalui keterangan tertulisnya, Deddy mengatakan, dirinya mengimbau agar para pejabat tersebut tidak menyelewengkan kepercayaan yang diberikan Presiden Jokowi.

“Terus terang saya bertemu dan mendapat keluhan dari beberapa investor baik dalam maupun luar negeri. Mereka mengeluhkan bahwa proses perizinan terbaru memang mempermudah urusan administrasi di awal, tetapi proses setelahnya justru menjadi rumit dan tidak jelas,” ujar Deddy,kemarin.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut mengkritisi adanya sekelompok oligarki kekuasaan yang membajak pemusatan regulasi untuk kepentingan mereka. “Ini sudah seperti kembali ke zaman Orba, indikasinya ada yang minta saham, minta jatah preman hingga mencoba merampas kegiatan investasi orang lain,” kata Deddy.

Upaya sistematis ini tidak saja terjadi pada investor yang baru akan memulai bisnisnya, tetapi juga perusahaan yang sudah lama menanamkan modalnya di Indonesia seperti di bidang perkebunan, tambang batu bara, nikel, smelter, perikanan, listrik dan sebagainya, ujar Deddy.

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh para oknum pejabat itu akan sangat merugikan bagi negara dan masyarakat secara keseluruhan. Presiden Jokowi itu sangat berkeinginan mempermudah investasi dalam rangka mendongkrak kegiatan ekonomi di sektor riel, sumber daya alam dan manufaktur.

Artinya, akan terbuka banyak lowongan pekerjaan dan terciptanya distribusi keadilan antar wilayah serta nilai tambah produk di Indonesia. Hal ini akhirnya akan bermuara pada peningkatan penerimaan negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, ujarnya.

“Saya khawatir tujuan-tujuan mulia itu akan tersendat atau tidak akan pernah tercapai hingga akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Setahu saya bahkan ada investor di bidang maritim yang akhirnya memilih mundur dan menutup usahanya akibat perilaku para oligark tersebut. Bukannya dipermudah, mereka merasa dipersulit,” tutur Deddy.

Oleh karena itu, legislator dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara ini memohon agar Presiden Jokowi segera turun tangan dan mencari informasi pembanding untuk memvalidasi informasi terkait proses investasi di Indonesia saat ini.

“Saya khawatir Bapak Presiden tidak mendapat informasi yang lengkap dan valid, sebab orang-orang ini punya akses langsung untuk menyampaikan informasi versi mereka kepada Presiden,” ujar Deddy. (jpg)

Tinggalkan Balasan