KENDARINEWS.COM — Bupati Buton La Bakri terus menunjukkan eksistensinya menciptakan pelabuhan dengan kapasitas memadai di wilayahnya.
Ia mengatakan sumber daya alam (SDA) aspal Buton secara nasional membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai. Salah satunya pelabuhan sebagai sarana evakuasi aspal keluar daerah dan salah satunya pelabuhan Lawele yang kini tengah di rancang untuk itu. Jika selama ini aspal dari Kabungka dan Lawele harus diangkut ke ibu kota kabupaten untuk dikapalkan.
“Nah kalau pelabuhan Lawele sudah jadi maka tidak lagi harus melalui Pasarwajo, tetapi langsung diangkut keluar melalui pelabuhan Lawele. Sebab, Pasarwajo itu wilayah ibu kota. Kendaraan tambang tidak boleh memasuki wilayah ibu kota kabupaten,” ujar Bupati La Bakry kemarin.
Pelabuhan Lawele akan dibangun lebih luas dan memanjang, sehingga kapal tidak perlu lagi antre dan bisa di akses oleh kapal-kapal sesuai standar pengangkut aspal. “Ini butuh doa dan dukungan semua pihak, kita masih terus berbuat,” ungkap Bupati Buton La Bakry.
Selain pelabuhan tambang, La Bakry juga mendorong peningkatan kapasitas pelabuhan penumpang yakni Pelabuhan Lasalimu dan Pelabuhan Banabungi. Pelabuhan Lasalimu adalah pelabuhan penghubung antara Buton dan Wakatobi melalui kapal kayu dan kapal besi. Sementara Pelabuhan Banabungi penghubung Pasarwajo-Baubau dan Wakatobi melalui kapal cepat.
Menurut dia, kapasitas pelabuhan Lasalimu terus meningkat, sehingga pelayanan juga semakin baik. Demikian juga dengan pelabuhan Banabungi yang kini sudah aktif setiap hari setelah beroperasinya kapal cepat Pasarwajo-Wakatobi. “Alhamdulillah sarananya terus meningkat. Sehingga koneksi dengan Wakatobi bisa semakin mudah, kepercayaan diri masyarakat juga bisa meningkat dan banyak sekali manfaat dari ini,” tutur Bupati La Bakry.
Perjuangan Bupati La Bakry itu mulai menemui titik terang. Belum lama ini, Bupati La Bakry menandatangani Surat Keputusan Rancangan Induk Pelabuhan (RIP) Pelabuhan Lawele dan Pelabuhan Lasalimu di Kantor Kesyahbandaraaan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Baubau. Surat itu menegaskan dukungan Kementerian Perhubungan untuk pengembangan lingkungan strategis di bidang kepelabuhanan di dua wilayah tersebut.
Bupati Buton La Bakry mengatakan penerbitan RIP tidak mudah. Ada proses panjang dan koordinasi berkelanjutan yang harus dibangun. “Berkat koordinasi yang baik, ini bisa terealisasi,” kata Bupati La Bakry.
Sementara itu, Kepala KSOP Kelas II Baubau, Jasra Yuzi Irawan menyampaikan untuk studi pelabuhan Indonesia sangat terbatas.
“Dari 15 studi kita mendapat dua studi untuk Kabupaten Buton. Ini
adalah hasil dari membina hubungan baik dengan kementerian dan
pemerintah daerah Buton,” ujarnya.
Jasra Yuzi Irawan menjelaskan terdapat perbedaan untuk pelabuhan
Lawele dan Lasalimu. Pelabuhan Lawele adalah aset Kementerian
Perhubungan sedangkan pelabuhan Lasalimu adalah aset pemerintah
daerah. Jadi potensi daerah yang ada di Kabupaten Buton bisa
ditingkatkan dengan adanya pelabuhan.
“Status pelabuhan Lawele dan Lasalimu adalah pelabuhan pengumpan
lokal yakni SK tersebut dari Menteri Perhubungan dan disahkan oleh
Bupati,” tutur Kepala KSOP.
Sebagai informasi Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang
fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih
muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan
pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan
sebagai tempat asal tujuan penumpang atau barang serta angkutan
penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. (lyn/kn)
